JAKARTA | KHATULISTIWA.MEDIA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di dua kementerian selama periode 2024–2026 dengan nilai anggaran mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
KPK menyatakan akan terlebih dahulu mempelajari temuan tersebut untuk memastikan apakah terdapat indikasi tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan jasa pemengaruh tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya akan menelaah informasi yang disampaikan ICW sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
“Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.
Selain menelusuri kemungkinan adanya unsur pidana korupsi, Budi menyebut KPK juga perlu mendalami apakah persoalan pengadaan jasa tersebut masuk dalam kewenangan lembaga antirasuah.
Menurutnya, tidak semua temuan terkait pengadaan barang dan jasa secara otomatis menjadi kewenangan KPK. Karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menentukan apakah terdapat aspek hukum yang dapat ditindaklanjuti.
Sementara itu, saat ditanya mengenai kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam pengadaan jasa influencer tersebut, Budi menyatakan bahwa kedua kementerian terkait perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu.
Temuan ICW tersebut menjadi perhatian publik mengingat nilai pengadaan jasa pemengaruh yang mencapai belasan miliar rupiah menggunakan anggaran negara.
Kendati demikian, dugaan penyimpangan maupun konflik kepentingan dalam pengadaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui penelusuran dan pemeriksaan lebih lanjut.
KPK belum menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi dalam temuan tersebut. Publik kini menunggu hasil pendalaman serta evaluasi dari kementerian terkait terhadap penggunaan anggaran pengadaan jasa influencer selama periode 2024–2026.
