KONAWE SELATAN | KHATULISTIWA.MEDIA — Dana desa yang semestinya digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dugaan korupsi tersebut menyeret La Ode Sabaino alias Baim, mantan Kepala Desa Wonua Kongga, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara.
Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Todo Batara, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penyidikan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2023 hingga 2025, tersangka diduga menggunakan sebagian dana desa untuk membiayai berbagai kepentingan pribadi.
Sejumlah penggunaan dana yang disoroti penyidik di antaranya untuk melunasi pinjaman biaya kampanye dan penggalangan suara saat pemilihan kepala desa, modal usaha pertambangan nikel di Kabupaten Konawe Utara, pembelian tanah di Desa Wonua Kongga dan Desa Torobulu, serta pembayaran angsuran kredit bank dan kendaraan pribadi.
“Dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp807.736.979 berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan,” kata Todo Batara.
Selain dugaan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi, penyidik juga menemukan sejumlah kegiatan pengadaan dan pembangunan desa yang diduga tidak dilaksanakan, tidak sesuai perencanaan, mengalami kekurangan volume pekerjaan, hingga terdapat kegiatan yang diduga fiktif.
Penyidik turut mengungkap dugaan penarikan kembali dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang sebelumnya telah disetorkan ke Rekening Kas Desa. Dana tersebut diduga beberapa kali ditarik kembali hingga menyebabkan saldo rekening desa menjadi nihil.
Perkara ini kini memasuki tahap penuntutan setelah penyidik Polres Konawe Selatan menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan pada Selasa (10/11/2026).
La Ode Sabaino, yang menjabat sebagai kepala desa periode 2018–2025, langsung menjalani penahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Kendari.
Dalam perkara tersebut, tersangka disangkakan dengan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Pasal 3 UU Tipikor juga dicantumkan sebagai dakwaan lebih subsidiair.
Kasus ini menjadi perhatian terhadap pengelolaan dana desa, mengingat anggaran yang bersumber dari keuangan negara tersebut seharusnya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Proses hukum selanjutnya akan menguji dugaan penyimpangan tersebut melalui persidangan guna memastikan pertanggungjawaban hukum tersangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
