JAKARTA | KHATULISTIWA.MEDIA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta terkait kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026).
Keputusan tersebut menjadi bentuk penegasan Polri bahwa institusi kepolisian tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh personelnya.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan, setiap anggota kepolisian memiliki kewajiban menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku.
Menurutnya, jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada setiap personel Polri harus dijalankan secara profesional dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan di luar ketentuan.
“Setiap personel memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur, serta kode etik profesi yang berlaku,” ujar Johnny Eddizon Isir.
Penjatuhan sanksi PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta menjadi perhatian serius karena perkara tersebut dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Polri melalui pernyataan tersebut menegaskan bahwa setiap personel harus tunduk pada aturan institusi dan hukum yang berlaku. Tidak ada anggota yang dibenarkan menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang.
Penegakan disiplin dan kode etik dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga profesionalitas, integritas, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
