TAKALAR | KHATULISTIWA.MEDIA, — Laju pembangunan dan pesatnya ekspansi kawasan industri di wilayah pesisir Desa Laikang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar, perlahan mulai mengimpit ruang hidup masyarakat lokal. Perubahan alih fungsi lahan serta masuknya arus investasi skala besar berpotensi memicu konflik agraria dan mengancam keberlanjutan sumber penghidupan warga.
Merespons kondisi tersebut, Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) FISIP Universitas Hasanuddin menggelar aksi nyata dan pemberdayaan terpadu bertajuk “Himapem Mengabdi 2026” yang berlangsung selama empat hari, mulai 16 hingga 19 Juli 2026 di Desa Laikang.
Mengangkat tema “Sinergi Aksi Nyata: Menjaga Ruang Hidup di Desa Laikang”, kegiatan ini diinisiasi oleh Kementerian Advokasi dan Kajian Strategis (Advokastra) Himapem FISIP Unhas. Program ini dirancang bukan sekadar agenda seremonial akademik, melainkan bentuk implementasi ilmu pengetahuan dan aksi nyata di lapangan untuk memperkuat posisi tawar warga pesisir.
Pendampingan Substansial dan Literasi Hukum
Berdasarkan analisis lapangan, warga Desa Laikang memiliki modal sosial yang kuat berupa hubungan kekeluargaan dan budaya gotong royong. Namun, mereka masih menghadapi keterbatasan dalam memahami regulasi pertanahan, mengelola administrasi agraria, serta mengakses informasi pembangunan. Kesenjangan ini menjadikan posisi warga rentan ketika berhadapan dengan kepentingan modal besar.
Menteri Advokasi dan Kajian Strategis Himapem FISIP Unhas menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa di Desa Laikang bertujuan untuk menjembatani keterbatasan informasi dan memberikan pendampingan hukum yang konkret.
“Kami turun ke Laikang bukan untuk menggurui, melainkan berdiri sebagai mitra warga. Masalah utama masyarakat pesisir saat ini adalah minimnya pemahaman regulasi agraria ketika berhadapan dengan moda kapital besar. Advokastra merancang program ini agar warga paham hak atas tanah dan wilayah tangkapnya, sehingga mereka tidak mudah tersingkir di tanah kelahirannya sendiri,” lugasnya.
Dukungan penuh juga disampaikan oleh pimpinan lembaga. Presiden Himapem FISIP Unhas menilai kegiatan ini sebagai manifestasi penting dalam mewujudkan ilmu pengetahuan yang berdampak langsung bagi msyarakat.
“Ilmu pemerintahan tidak boleh berhenti di ruang kuliah atau lembar ujian semata. Himapem Mengabdi 2026 adalah bukti keberpihakan lembaga terhadap keadilan ruang dan hak-hak masyarakat lokal. Kami mengonsolidasikan seluruh potensi keilmuan mahasiswa untuk hadir langsung dan mengawal kedaulatan mayarakat,” tegas Presiden Himapem FISIP Unhas.
Rangkaian Program Kerja Konkret
Guna memastikan dampak yang terukur, timkerja mebagi volunteer ke dalam tiga kelompok kerja untuk menjalankan rangkaian program inti dan pendukung:
- Dialog Publik Lintas Sektor: Forum diskusi interaktif yang menghadirkan narasumber dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna mengulas aspek hukum pertanahan, akademisi yang membedah potensi sumber daya laut berkelanjutan, serta perwakilan sektor industri untuk membahas tanggung jawab pengembangan wilayah. Sesi ini ditanggapi langsung oleh unsur Pemerintah desa, Pemuda, dan masyarakat setempat.
- Penguatan Edukasi dan Pemetaan Partisipatif: Menyusun Peta Geografis Partisipatif bersama warga untuk menandai kawasan strategis dan wilayah rentan konflik, menerbitkan Buku Saku Regulasi Pertanahan, serta mendirikan papan informasi edukatif potensi desa.
- Aksi Pelestarian Lingkungan dan Kebersamaan Sosial: Penanaman bibit mangrove di kawasan pesisir, aksi bersih pantai, serta turnamen domino untuk merawat semangat solidaritas msyarakat.
Melalui kerja kolaboratif lintas sektor ini, Himapem FISIP Unhas berharap warga Desa Laikang tidak hanya berdaya secara hukum dan ekonomi, tetapi juga mampu berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pembangunan wilayahnya secara adil dan berkelanjutan.
Tentang Himapem FISIP Unhas:
Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) FISIP Unhas merupakan organisasi kemahasiswaan yang berfokus pada pengembangan keilmuan tata kelola pemerintahan, kajian kebijakan publik, advokasi isu strategis, serta pengabdian masyarakat berbasis keadilan sosial.
