Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
DaerahHukumNews

Rp1,22 Miliar Anggaran Dispora Makassar Disorot, APM SULSEL Desak Kejari Turun Tangan

15
×

Rp1,22 Miliar Anggaran Dispora Makassar Disorot, APM SULSEL Desak Kejari Turun Tangan

Sebarkan artikel ini

TAKALAR | KHATULISTIWA.MEDIA – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sulawesi Selatan (APM SULSEL) menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Kamis (24/9/2026).

Massa aksi menyoroti dugaan kejanggalan pengelolaan anggaran pada Bidang Pemberdayaan Pemuda, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar Tahun Anggaran 2025.

Banner

Ada empat kegiatan yang menjadi sorotan dengan total pagu mencapai Rp1,22 miliar, yakni Maintenance Jetski Rp120 juta, Jetski Academy Rp200 juta, Kompetisi Wirausaha Muda Rp500 juta, dan Jambore Photography Rp400 juta.

Jenderal Lapangan APM SULSEL, Alfadri, mendesak Kejari Makassar menindaklanjuti informasi awal tersebut melalui pemeriksaan sesuai kewenangannya.

“Kami datang ke Kejari bukan untuk membawa vonis. Kami membawa pertanyaan. Rp1,22 miliar adalah uang publik dan harus dipastikan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Alfadri.

APM SULSEL meminta aparat memeriksa kesesuaian antara RAB, KAK/TOR, kontrak, SPJ/LPJ, bukti pembayaran, daftar hadir, berita acara dan dokumentasi dengan realisasi kegiatan di lapangan.

Sorotan meliputi nilai maintenance Jetski, pelaksanaan Jetski Academy, komponen anggaran Kompetisi Wirausaha Muda hingga pembiayaan Jambore Photography.

APM SULSEL juga meminta pemeriksaan terhadap pihak yang berkaitan dengan kegiatan, mulai dari Kepala Dinas, Kabid Pemberdayaan Pemuda/PPTK, PPK, bendahara hingga pihak ketiga atau rekanan.

“Kami meminta Kejari memeriksa, bukan sekadar menerima laporan. Cocokkan dokumen dengan fakta di lapangan. Jika sesuai, sampaikan secara terbuka. Jika ditemukan pelanggaran, tindak sesuai hukum,” ujar Alfadri.

APM SULSEL turut mendesak agar apabila pemeriksaan resmi menemukan adanya kerugian keuangan negara atau daerah, dilakukan penghitungan dan pemulihan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Alfadri menegaskan aksi tersebut tidak berhenti di depan pagar Kejari Makassar.

“Jangan sampai setelah massa bubar, persoalan ikut dibubarkan. Kami akan kawal proses ini. Buka, periksa dan pertanggungjawabkan. Uang publik harus jelas penggunaan dan hasilnya,” tegasnya.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *