NASIONAL | KHATULISTIWA.MEDIA — sebelumnya Pemerintah menerbitkan regulasi baru yang melarang perusahaan atau pemberi kerja menahan ijazah maupun dokumen pribadi milik pelamar kerja dan pekerja dengan alasan untuk kebutuhan perjanjian kerja, Selasa (10/11/2026).
Ketentuan tersebut menjadi perhatian bagi para pencari kerja maupun pekerja, mengingat praktik penahanan ijazah oleh sejumlah pemberi kerja selama ini kerap menjadi persoalan dalam hubungan industrial.
Larangan itu juga mencakup dokumen pribadi lainnya yang tidak boleh ditahan oleh pemberi kerja untuk kepentingan perjanjian kerja.
Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Undang-undang tersebut mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mulai berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Dengan berlakunya regulasi baru ini, pemberi kerja tidak dapat lagi menjadikan ijazah atau dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan dengan alasan kebutuhan administrasi maupun perjanjian kerja.
Ketentuan tersebut diharapkan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh dan menjalani pekerjaan tanpa harus menyerahkan dokumen pribadi untuk ditahan oleh perusahaan.(***)
