JAKARTA | KHATULISTIWA.MEDIA – Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Rapat Paripurna ke-11 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam agenda persidangan tersebut, DPR RI bersama pemerintah menjadwalkan pembahasan lanjutan terhadap sejumlah rancangan undang-undang (RUU) inisiatif DPR yang dinilai menjadi bagian penting dalam agenda legislasi nasional.
Beberapa RUU yang masuk dalam agenda pembahasan di antaranya RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), RUU Hak Cipta, serta RUU Perkoperasian.
Pembahasan sejumlah regulasi tersebut diharapkan dapat berjalan dengan mengedepankan kualitas substansi, prinsip kehati-hatian, serta keterlibatan masyarakat secara bermakna atau meaningful participation.
Partisipasi publik menjadi salah satu aspek penting dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan agar setiap kebijakan yang dihasilkan dapat mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi masyarakat.
Selain agenda legislasi, DPR RI juga menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Fluktuasi harga minyak mentah dunia, dinamika pasar modal, hingga volatilitas nilai tukar rupiah menjadi sejumlah faktor yang perlu mendapat perhatian dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal ketahanan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
APBN diharapkan tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen perlindungan ekonomi sekaligus bantalan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Melalui rapat paripurna tersebut, DPR RI melanjutkan pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan, termasuk memastikan kebijakan pemerintah dan pengelolaan anggaran negara tetap memperhatikan kepentingan rakyat.
