JAKARTA | KHATULISTIWA.MEDIA – Gelombang pengujian undang-undang kembali membanjiri Mahkamah Konstitusi. Sebanyak 29 permohonan uji materi (judicial review) terhadap berbagai undang-undang strategis resmi diperiksa MK dalam agenda persidangan yang digelar pada Senin (30/06/2026).
Deretan perkara tersebut menyentuh berbagai sektor vital, mulai dari politik, penegakan hukum, pertahanan, kesehatan, aparatur sipil negara, desa, migas, hingga perlindungan konsumen.
Banyaknya permohonan yang masuk dinilai menunjukkan tingginya dinamika konstitusional sekaligus menjadi indikator bahwa sejumlah ketentuan dalam undang-undang masih dipersoalkan oleh masyarakat.
Beberapa regulasi yang menjadi sasaran pengujian dengan 29 perkara uji materi yang disidangkan MK meliputi:
Adapun 29 perkara uji materi yang disidangkan MK meliputi:
- Nomor 199/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
- Nomor 198/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).
- Nomor 197/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
- Nomor 195/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).
- Nomor 194/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).
- Nomor 193/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).
- Nomor 139/PUU-XXIII/2025 – Uji materi UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
- Nomor 196/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Nomor 180/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- Nomor 177/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Nomor 181/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
- Nomor 172/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Nomor 173/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- Nomor 175/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- Nomor 210/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
- Nomor 182/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Nomor 164/PUU-XXIII/2025 – Uji materi UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
- Nomor 183/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Nomor 188/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
- Nomor 187/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Nomor 189/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- Nomor 170/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Nomor 179/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
- Nomor 185/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Nomor 174/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
- Nomor 186/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, terkait syarat usia calon kepala desa.
- Nomor 176/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
- Nomor 184/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
- Nomor 178/PUU-XXIV/2026 – Uji materi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Banyaknya norma dalam berbagai undang-undang yang dipandang perlu diuji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.akan membawa dampak penting terhadap perkembangan hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
