JAKARTA | KHATULISTIWA.MEDIA – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembukaan lahan secara ilegal yang diduga berkaitan dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Langkah penindakan tersebut merupakan hasil penanganan perkara yang tersebar di sembilan wilayah hukum Polda, dengan total 89 laporan polisi yang telah diterbitkan hingga Minggu (23/8/2026).
Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mohammad Irhamni, mengatakan pihaknya melakukan asistensi terhadap jajaran Polda untuk memastikan proses penyelidikan dan penyidikan berjalan secara profesional.
“Kami telah menerbitkan 89 laporan polisi yang tersebar di sembilan Polda. Kami laksanakan kegiatan dan kami asistensi untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan itu berlangsung secara profesional tentunya,” ujar Irhamni.
Sembilan Polda yang menangani perkara tersebut masing-masing Polda Riau, Polda Kalimantan Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda Jambi, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Timur, Polda Aceh, dan Polda Kalimantan Utara.
Dari keseluruhan proses penyelidikan dan penyidikan tersebut, polisi telah menetapkan 72 tersangka perorangan.
“Kesembilan Polda ini telah melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka perorangan 72 orang,” tambah Irhamni.
Menurut Irhamni, penyelidikan dilakukan dengan menelusuri titik-titik api yang terpantau. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi untuk memastikan penyebab kebakaran serta mencari indikasi adanya unsur kesengajaan.
“Penyelidikan tersebut dilakukan di titik api yang terjadi, kemudian dicek. Benar kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran pihak-pihak atau orang yang ada di TKP tersebut,” jelasnya.
Penetapan puluhan tersangka ini menjadi sinyal keras bahwa dugaan pembakaran lahan tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan kebakaran lingkungan, tetapi juga sebagai perkara pidana yang harus diusut hingga tuntas.
Polisi kini dituntut tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku di lapangan. Jika dalam proses penyidikan ditemukan keterlibatan pihak lain, termasuk pihak yang memerintahkan, membiayai, atau memperoleh keuntungan dari pembukaan lahan dengan cara ilegal, pengusutan diharapkan dapat dikembangkan sesuai alat bukti yang ditemukan.
Kasus ini juga kembali menyoroti praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang berpotensi memperparah karhutla, mengancam lingkungan, serta menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat di wilayah terdampak.
Dengan 89 laporan polisi dan 72 tersangka, penanganan karhutla di sembilan wilayah Polda tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembakaran lahan masih menjadi ancaman serius yang membutuhkan penegakan hukum secara konsisten dan menyeluruh.
