MAKASSAR | KHATULISTIWA.MEDIA — Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel), Ilham Arief Sirajuddin (IAS), menyerahkan lima surat diskresi dari Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, kepada sejumlah bakal calon yang akan bertarung dalam Musyawarah Daerah (Musda) Golkar di tingkat kabupaten.
Penyerahan surat diskresi tersebut berlangsung di Kantor DPD Golkar Sulsel, Jalan Amanagappa, Makassar, Sabtu (14/11/2026). Kelima penerima diskresi berasal dari sejumlah daerah yang akan menggelar Musda kepengurusan partai.
IAS menegaskan, para penerima diskresi memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan perolehan suara Partai Golkar di daerah masing-masing hingga Pemilu 2029 apabila terpilih sebagai ketua.
Adapun lima penerima diskresi tahap pertama tersebut yakni mantan Bupati Soppeng, Kaswadi Razak. Ia diketahui telah tiga periode memimpin Partai Golkar Kabupaten Soppeng.
Selanjutnya, Ketua Komisi I DPRD Luwu Utara, Megawati Jamal, yang akan maju dalam Musda Golkar Luwu Utara meski belum genap lima tahun menjadi pengurus partai.
Diskresi juga diberikan kepada Wakil Bupati Jeneponto, Islam Iskandar. Ia turut mendapatkan kesempatan maju dalam Musda meskipun belum memenuhi persyaratan masa keanggotaan lima tahun sebagai kader Golkar.
Penerima berikutnya adalah Saleh Rahim, mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini telah bergabung dengan Partai Golkar. Ia mendapat diskresi untuk maju dalam Musda Golkar Kabupaten Enrekang.
Sementara itu, nama terakhir adalah mantan Bupati Kepulauan Selayar, Basli Ali. Ia berencana kembali maju untuk ketiga kalinya sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar.
Pemberian diskresi tersebut menjadi bagian dari dinamika menjelang pelaksanaan Musda Golkar di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan. Dengan adanya kebijakan tersebut, para penerima memperoleh kesempatan untuk mengikuti proses pencalonan meskipun terdapat persyaratan kepengurusan atau masa keanggotaan yang belum terpenuhi.
Namun, komitmen meningkatkan perolehan suara partai hingga Pemilu 2029 menjadi tanggung jawab yang harus dibuktikan oleh para penerima diskresi apabila terpilih memimpin Golkar di daerah masing-masing.
Hingga berita ini diterbitkan, Redaksi KHATULISTIWA.MEDIA masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak-pihak terkait guna memastikan informasi yang berimbang.
