JAKARTA | KHATULISTIWA.MEDIA — Komjen Pol. (Purn.) Mohammad Fadil Imran memasuki babak baru dalam perjalanan pengabdiannya setelah resmi dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ).
Fadil Imran dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.
Pengangkatan Fadil sebagai Wakil Kepala BOPPJ ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Pelantikan tersebut menjadi penanda fase baru bagi Fadil setelah lebih dari tiga dekade menjalani karier di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dari Korps Bhayangkara ke BOPPJ
Sebelum memasuki masa purnatugas, Fadil Imran merupakan salah satu perwira tinggi Polri yang menduduki sejumlah jabatan strategis.
Ia pernah dipercaya menjadi Kapolda Jawa Timur, kemudian Kapolda Metro Jaya, dan selanjutnya menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.
Pada periode terakhir sebelum memasuki masa purnatugas, Fadil menjabat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Kapolri).
Dalam posisi tersebut, Fadil masih aktif menjalankan tugas-tugas strategis kepolisian hingga memasuki masa purnatugas pada 2026. Humas Polri pada Agustus 2026 mencatat bahwa posisi Astamaops sebelumnya diemban Fadil sebelum dirinya ditempatkan sebagai pati dalam rangka penyerahan tugas pensiun.
Pada Februari 2026, Fadil juga masih tercatat sebagai Astamaops Kapolri ketika mendampingi Kapolri dalam Rapim Polri 2026.
Putra Makassar Fadil Imran merupakan putra kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, 14 Agustus 1968. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991.
Kariernya di kepolisian berkembang melalui berbagai penugasan, terutama di bidang reserse dan kepemimpinan kewilayahan.
Pengalaman tersebut kemudian membawanya ke sejumlah posisi penting di tingkat daerah maupun pusat.
Fadil pernah menjabat Kapolda Jawa Timur pada 2020, kemudian Kapolda Metro Jaya periode 2020–2023, dan selanjutnya dipercaya sebagai Kabaharkam Polri pada 2023–2025.
Perjalanan tersebut membuat Fadil memiliki pengalaman dalam menangani organisasi kepolisian dengan lingkup tugas yang besar, sebelum akhirnya memasuki masa purnatugas.
Kini Mengemban Amanah di BOPPJ
Setelah pensiun dari Polri, Fadil kini mendapat amanah baru di Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
BOPPJ merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden.
Badan ini memiliki mandat untuk melaksanakan persiapan, perencanaan, pembangunan, dan pengembangan wilayah Pantai Utara Jawa.
Dalam menjalankan tugasnya, BOPPJ juga memiliki fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan Pantura Jawa.
Dengan demikian, jabatan baru Fadil bukan sekadar perpindahan tugas dari institusi kepolisian ke lembaga pemerintah, tetapi juga menempatkannya dalam salah satu agenda pembangunan kawasan pesisir yang berskala nasional.
Giant Sea Wall dan Masa Depan Pantura
Salah satu agenda besar yang berkaitan dengan BOPPJ adalah pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.
Pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir tersebut dalam konteks menghadapi berbagai persoalan di kawasan Pantura, antara lain banjir rob, kenaikan muka air laut, penurunan muka tanah, banjir sungai, persoalan lingkungan, serta tantangan tata ruang.
BOPPJ sendiri menjelaskan bahwa lembaga tersebut bertanggung jawab mengoordinasikan dan melaksanakan persiapan, perencanaan, pembangunan, hingga pengembangan kawasan Pantura Jawa. Fokusnya mencakup perlindungan pesisir, infrastruktur terintegrasi, lingkungan berkelanjutan, konektivitas kawasan dan pertumbuhan ekonomi.
Pada Juni 2026, BOPPJ bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup juga menandatangani nota kesepahaman mengenai pembentukan tim penanganan pengelolaan lingkungan hidup Pantura Jawa. Kerja sama tersebut antara lain berkaitan dengan aspek lingkungan dalam pembangunan Giant Sea Wall.
Dengan masuknya Fadil Imran sebagai Wakil Kepala, pengalaman manajemen organisasi dan kepemimpinan yang diperolehnya selama berada di Polri menjadi bagian dari latar belakang yang kini dibawa ke lembaga pengelola Pantura.
BOPPJ Kini Berada dalam Pengawasan DPR
Perkembangan terbaru lainnya, DPR RI menetapkan BOPPJ sebagai mitra kerja Komisi IV DPR RI.
Penetapan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna DPR RI pada 1 Oktober 2026, setelah sebelumnya dibahas dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi.
Dengan status tersebut, BOPPJ menjadi bagian dari lembaga pemerintah yang berhubungan dengan fungsi pengawasan DPR di bidang yang berkaitan dengan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.
Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan Pantura tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga berkaitan dengan aspek lingkungan, kelautan, tata ruang, ekonomi serta kepentingan masyarakat pesisir.
Tetap Aktif di Dunia Bulutangkis
Di luar tugas pemerintahan, Fadil Imran juga dikenal aktif dalam organisasi olahraga.
Ia menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI).
Sepanjang 2026, Fadil masih menjalankan aktivitasnya sebagai Ketua Umum PBSI. Pada Mei 2026, misalnya, ia memimpin rapat pleno PP PBSI yang membahas penguatan organisasi, program pembinaan, dukungan kegiatan daerah dan persiapan menghadapi berbagai agenda kompetisi.
Pada Juni 2026, Fadil juga masih tercatat sebagai Ketua Umum PP PBSI dalam penyelenggaraan Polytron Indonesia Open 2026.
Sebelumnya, pada Maret 2026, Fadil menerima Meritorious Award kategori Governance and Leadership dari Badminton Asia Awards 2026. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian kegiatan Badminton Asia di Bali.
Sementara itu, pada September 2026, PBSI mencatat keberhasilan tim beregu putra Indonesia meraih medali emas Asian Games 2026, dengan Fadil masih tercatat sebagai Ketua Umum PBSI dalam periode kepengurusan tersebut.
Jabatan Baru, Babak Baru Pengabdian
Pelantikan Fadil Imran sebagai Wakil Kepala BOPPJ menandai peralihan tugas dari lingkungan kepolisian ke lembaga yang menangani agenda pembangunan kawasan pesisir.
Jika sebelumnya sebagian besar perjalanan karier Fadil berkaitan dengan keamanan, ketertiban dan kepemimpinan organisasi kepolisian, kini ia berada dalam struktur lembaga yang memiliki mandat terkait perencanaan, pembangunan dan pengembangan Pantai Utara Jawa.
Di BOPPJ, Fadil bekerja bersama Kepala BOPPJ Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf. Lembaga tersebut saat ini menjalankan mandat pemerintah untuk mengoordinasikan pengelolaan Pantura Jawa secara terpadu.
Penugasan ini sekaligus menambah daftar pengalaman Fadil di luar struktur Polri, setelah sebelumnya aktif dalam organisasi olahraga dan tercatat sebagai komisaris PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.
