JAKARTA | KHATULISTIWA.MEDIA — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif, menjadi perhatian seusai Rapat Paripurna DPR RI ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di senayan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yanuar membentangkan selembar kertas bertuliskan “MAS GIBRAN MUNDUR ATAU DIMUNDURKAN”. Aksi tersebut dilakukan setelah rapat paripurna berakhir.
Langkah itu diambil lantaran dalam jalannya rapat paripurna tidak tersedia sesi interupsi bagi anggota dewan. Karena itu, Yanuar memilih menyampaikan aspirasinya secara langsung melalui tulisan yang dibentangkan di hadapan publik.
Ia menyebut aksi tersebut berkaitan dengan hak konstitusional anggota DPR dalam menyampaikan pendapat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Yanuar juga mengonfirmasi dirinya termasuk salah satu dari 12 anggota Fraksi PKS yang telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan HMP tersebut menjadi bagian dari dinamika politik dan pengawasan di lingkungan parlemen, menyusul polemik mengenai ijazah Wakil Presiden yang kembali menjadi perhatian publik.
Aksi Yanuar sekaligus memperlihatkan adanya dorongan dari sejumlah anggota DPR untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan sikap terhadap persoalan yang menjadi sorotan masyarakat.
