TAKALAR | KHATULISTIWA.MEDIA – Dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Samsat Takalar menjadi sorotan Dewan Komando Serikat Mahasiswa Revolusi (SEMAR). Organisasi mahasiswa tersebut mengecam adanya perbedaan nominal pembayaran yang disebut tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan masyarakat, Sabtu (31/10/2026).
Dewan Komando SEMAR, Zem Sukardi, mengungkapkan bahwa pembayaran PKB yang seharusnya sebesar Rp615.000 justru menjadi Rp660.000. Terdapat selisih Rp45.000 yang hingga kini dipertanyakan dan dinilai perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak terkait.
Menurut Zem, persoalan tersebut bukan semata-mata tentang besar kecilnya uang yang dipersoalkan, melainkan menyangkut integritas, ketelitian, dan profesionalitas petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Ini bukan persoalan besar atau kecilnya nominal uang. Namun, ini menyangkut ketelitian dalam bekerja dan profesionalitas dalam menjalankan tanggung jawab yang telah diamanahkan. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Zem Sukardi.
Ia menilai, setiap pelayanan publik wajib mengacu pada standar operasional prosedur serta ketentuan resmi. Jika terdapat perbedaan nominal pembayaran yang tidak disertai penjelasan transparan, maka kondisi tersebut patut dipertanyakan dan perlu ditelusuri secara serius.
SEMAR mengingatkan agar dugaan tersebut tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Sebab, ketidakjelasan dalam transaksi pelayanan publik berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang seharusnya memberikan pelayanan secara bersih dan profesional.
SEMAR Siapkan Aksi, Tantang Kapolres Takalar Turun Tangan
Sebagai bentuk kontrol sosial, SEMAR memastikan akan menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolres Takalar dalam waktu dekat.
Aksi tersebut bertujuan mendesak aparat penegak hukum agar melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan ketidaksesuaian pembayaran PKB di Samsat Takalar.
Zem Sukardi bahkan secara terbuka menantang Kapolres Takalar untuk memberikan perhatian serius dan memastikan persoalan tersebut tidak berhenti tanpa kejelasan.
“Kami menantang Kapolres Takalar untuk mengusut tuntas dugaan pungli ini. Jangan sampai persoalan seperti ini dibiarkan tanpa kejelasan. Kami ingin ada transparansi, pemeriksaan yang objektif, dan tindakan tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran,” lanjutnya.
SEMAR menegaskan, aksi demonstrasi yang akan dilakukan bukan sekadar mempermasalahkan selisih Rp45.000. Lebih dari itu, gerakan tersebut merupakan bentuk desakan agar pelayanan publik berjalan sesuai aturan dan terbebas dari praktik pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.
Zem berharap aparat kepolisian segera merespons persoalan ini dengan memeriksa mekanisme pembayaran, menelusuri penyebab perbedaan nominal, serta memastikan apakah terdapat unsur pelanggaran dalam proses pelayanan PKB tersebut.
Klarifikasi Samsat Takalar Masih Ditunggu
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh klarifikasi resmi dari pihak Polres Takalar maupun pihak Samsat Takalar terkait dugaan perbedaan nominal pembayaran tersebut.
Redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini guna memperoleh informasi yang berimbang.
SEMAR menegaskan, pelayanan publik bukan sekadar menjalankan rutinitas, tetapi merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
