JAKARTA | KHATULISTIWA.MEDIA – Pemerintah mempercepat modernisasi sistem pembayaran negara dengan menerapkan mekanisme transfer langsung ke rekening perbankan penerima untuk penyaluran tunjangan guru dan bantuan sosial (bansos). Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi Government-to-Person (G2P) Payment yang digagas Kementerian Keuangan, sebagaimana disampaikan pada Sabtu (24/10/2026).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengakui, proses peralihan menuju sistem pembayaran berbasis rekening perbankan masih menghadapi kendala. Sejumlah titik penerima belum sepenuhnya terhubung dengan layanan perbankan sehingga pemerintah terus mendorong percepatan migrasi agar penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efektif dan merata.
Dalam penyaluran bansos, pemerintah mengandalkan sinkronisasi data nama penerima dan nomor rekening yang bersumber dari Kementerian Sosial. Akurasi dan kesesuaian data menjadi faktor penting untuk memastikan dana dikirim kepada pihak yang benar serta meminimalkan risiko kesalahan penyaluran.
Penerapan G2P Payment juga diarahkan untuk memangkas biaya operasional, meningkatkan efisiensi pengelolaan kas negara, serta memperkuat tata kelola pembayaran pemerintah. Skema transfer langsung ini mencakup berbagai jenis pembayaran, mulai dari gaji hingga tunjangan profesi guru dan bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH).
Digitalisasi tersebut diharapkan mampu mempersempit celah kebocoran dana dan memastikan bantuan diterima secara utuh oleh masyarakat yang berhak.
