TAKALAR | KHATULISTIWA.MEDIA – Ketua Umum LSM Jangkar, Sahabuddin Alle, melontarkan kritik keras terhadap pengelola Bendungan Pammukkulu yang dinilai lalai memenuhi kebutuhan air irigasi bagi petani di Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Akibat minimnya pasokan air, ratusan hektare lahan persawahan warga kini terancam gagal panen, Minggu (28/06/2026).
Menurut Sahabuddin Alle, persoalan kekurangan air tersebut bukanlah kondisi yang terjadi secara mendadak. Ia menyebut, sebelum masalah ini menjadi perhatian publik, pihak Bendungan Pammukkulu hanya membuka pintu air dengan kapasitas sekitar dua debit.
Jumlah itu dinilai jauh di bawah kebutuhan petani yang diperkirakan mencapai delapan debit agar air dapat mengalir hingga ke areal persawahan di Kecamatan Mangarabombang.
“Dengan hanya dua debit air yang dialirkan, volume air di saluran irigasi sangat tipis sehingga tidak mampu menjangkau seluruh lahan pertanian warga. Akibatnya, tanaman padi mulai mengalami kekeringan dan terancam gagal panen,” tegas Sahabuddin Alle
Sebelum persoalan ini mencuat, warga Kecamatan Mangarabombang sempat berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Bendungan Pammukkulu. Namun, rencana tersebut urung dilakukan setelah pemerintah memfasilitasi dialog yang dihadiri Camat Mangarabombang dan Wakil Bupati Takalar pada Kamis (25/06/2026). Dalam pertemuan itu, masyarakat diminta tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan distribusi air irigasi.
Meski demikian, Sahabuddin Alle menilai kondisi yang dialami petani saat ini mencerminkan lemahnya perhatian pihak terkait terhadap sektor pertanian. Ia mengingatkan, apabila pasokan air tidak segera ditambah, kerugian yang dialami petani akan semakin besar dan berpotensi mengganggu produksi pangan di Kabupaten Takalar.
Atas dasar itu, LSM Jangkar mendesak pengelola Bendungan Pammukkulu bersama instansi terkait segera mengambil langkah konkret dengan menambah debit air sesuai kebutuhan petani. Pemerintah Kabupaten Takalar juga diminta turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan dan distribusi air irigasi agar permasalahan serupa tidak terus berulang.
“Jangan sampai petani menjadi korban akibat buruknya pengelolaan irigasi. Pemerintah harus hadir memberikan solusi sebelum ratusan hektare sawah benar-benar mengalami gagal panen,” pungkas Sahabuddin Alle
