GOWA | KHATULISTIWA.MEDIA – Aksi unjuk rasa yang disertai konvoi kendaraan mewarnai depan Gedung DPRD Gowa pada Senin siang (25/05).Massa aksi menyatakan penolakan terhadap wacana Hak Angket, seraya menegaskan bahwa mereka hadir untuk menjaga stabilitas dan marwah pemerintahan di Kabupaten Gowa.
Dalam orasinya, massa aksi menekankan sikap untuk tidak terprovokasi dan menghindari tindakan anarkis. Mereka juga menegaskan bahwa tidak ada pihak yang berhak mengatasnamakan rakyat Gowa secara sepihak.
“Kami tidak ingin atau tiba-tiba mencoba melakukan tindakan. Kita hari ini sama-sama menjaga marwah pemerintah Kabupaten Gowa. Tidak ada yang menjual-jual nama rakyat Gowa,” teriak salah satu orator di tengah kerumunan massa.
Massa aksi juga menyoroti pentingnya proses hukum yang objektif dalam setiap dinamika politik. Mereka menegaskan bahwa penyelenggaraan negara tidak dapat diadili hanya berdasarkan kegaduhan ruang publik tanpa dasar hukum yang jelas.
“Penyelenggaraan negara tidak dapat diadili berdasarkan kebisingan ruang publik tanpa dasar hukum yang obyektif tanpa memenuhi unsur,” tegas massa aksi dalam pernyataan sikapnya.
Sementara itu, di dalam ruang rapat paripurna DPRD Gowa, situasi politik bergerak ke arah berbeda. Sebanyak tujuh fraksi dilaporkan menyepakati pembentukan panitia khusus (Pansus) Hak Angket, sekaligus membahas sejumlah poin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait dugaan perbuatan tidak etis yang menyeret nama Bupati Gowa.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab, didampingi Ketua DPRD Gowa Fahmi Adam, Wakil Ketua II Taufiq Surullah, dan Wakil Ketua III Tyna Haji Tino.
Dari dinamika fraksi, Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi salah satu yang secara terbuka menyatakan menerima dan menyetujui penggunaan Hak Angket oleh DPRD Gowa.
Perbedaan sikap antara massa di luar gedung dan keputusan politik di dalam ruang paripurna ini menunjukkan menguatnya tarik-menarik kepentingan yang kini menjadi sorotan publik di Gowa.
