SURABAYA | KHATULISTIWA.MEDIA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menerima pelimpahan tahap II perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS). Dalam perkara ini, mantan Direktur Utama PDTS KBS periode 2016–2024, Choirul Anwar, menjadi tersangka.
Dalam pelimpahan tersebut, Kejari Surabaya menerima berkas perkara beserta sejumlah barang bukti dari tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Barang bukti yang diserahkan meliputi delapan boks kontainer berisi dokumen, buku rekening tabungan, satu unit laptop, satu unit handphone, uang tunai, serta aset berupa tanah dan bangunan.
Kasi Intelijen Kejari Surabaya, Yogi Ariyanto, menjelaskan bahwa Choirul Anwar diduga menyalahgunakan kewenangannya selama menjabat sebagai direktur utama untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi. Perbuatan tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencapai Rp10 miliar.
” Tindakan tersangka ini menyebabkan kerugian bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebesar Rp10 miliar,” kata Yogi dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Yogi mengungkapkan, modus dugaan korupsi tersebut dilakukan dengan memerintahkan saksi berinisial S, yang menjabat Kepala Departemen Accounting & Finance, untuk mengeluarkan uang kas perusahaan sekaligus membuat dokumen administrasi seolah-olah dana tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional KBS.
Dokumen yang dibuat antara lain berkaitan dengan pembelian pakan satwa, perbaikan kandang hewan, serta perbaikan sarana dan prasarana penunjang kebun binatang. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, dana tersebut diduga justru digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.
Atas dugaan perbuatannya, Choirul Anwar dijerat dengan dakwaan berlapis. Pada dakwaan pertama, jaksa menerapkan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara pada dakwaan kedua, tersangka dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Saat ini, Choirul Anwar telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jawa Timur selama 20 hari. Penahanan tersebut dilakukan sembari menunggu proses pelimpahan perkara ke pengadilan untuk menjalani persidangan. (***)
















