NASIONAL | KHATULISTIWA.MEDIA – Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 telah ditetapkan dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Besaran UMP tersebut menjadi acuan bagi perusahaan dalam menentukan upah pekerja, sekaligus menjadi batas minimum yang wajib dipatuhi oleh para pengusaha.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan, pengusaha dilarang membayar pekerja dengan upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang berlaku. Larangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Ketentuan larangan pembayaran upah di bawah minimum tertuang dalam Pasal 140 ayat (5). Sementara itu, Pasal 288 mengatur sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar ketentuan tersebut.
Pengusaha yang terbukti membayar upah di bawah minimum dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta. Ketentuan ini menjadi peringatan bagi perusahaan agar tidak mengabaikan hak pekerja dalam pemberian upah.
“Penghitungan KHL memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).
Selain sanksi terhadap pengusaha, korporasi yang melakukan pelanggaran juga dapat dikenai denda mulai dari Rp200 juta hingga Rp2 miliar. Penerapan sanksi tersebut menegaskan kewajiban perusahaan untuk mematuhi ketentuan pengupahan dan memenuhi hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.(***).
