MAKASSAR | KHATULISTIWA.MEDIA — Persidangan lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPH-BUN) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 kembali mengungkap sejumlah fakta penting.
Sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (12/11/2026), mengagendakan pemeriksaan saksi mahkota. Dalam agenda tersebut, para terdakwa saling memberikan kesaksian di hadapan Majelis Hakim.
Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menghadirkan lima terdakwa, yakni Ir. Uvan Nurwahidah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ririn Ryan Saputra Ajnur selaku Operator E-Katalog, Drs. Hasan Sulaiman selaku Pendamping Pejabat Negara, Rio Erlangga selaku Direktur PT Cipta Agri Pratama, serta Ir. Rimawaty Mansur selaku Direktur PT Almira Agro Nusantara.
Pemeriksaan silang tersebut mengungkap sejumlah keterangan terkait dugaan penyimpangan sejak tahap perencanaan, pengondisian pengadaan melalui aplikasi e-Katalog, penentuan lokasi penanaman, hingga dugaan aliran dana hasil penggelembungan harga.
Salah satu fakta yang mencuat berasal dari keterangan Uvan Nurwahidah. Ia mengakui bahwa bidangnya tidak pernah mengusulkan program pengadaan bibit nanas maupun melakukan survei Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Sementara itu, penentuan volume pengadaan sebanyak 4 juta batang dengan harga Rp15.000 per batang disebut merupakan arahan langsung dari Pj. Gubernur Sulawesi Selatan berinisial BB dalam pertemuan di Kantor DTPH-BUN pada November 2023.
Fakta lainnya disampaikan Ririn Ryan Saputra Ajnur yang mengungkap perannya dalam proses pendaftaran produk bibit nanas ke aplikasi e-Katalog versi 5 menggunakan akun PT Almira Agro Nusantara.
Pendaftaran tersebut dilakukan atas permintaan Rimawaty Mansur. Ririn juga mengakui melakukan proses negosiasi dengan akun Dinas hingga menghasilkan kesepakatan harga Rp14.950 per batang.
Dalam persidangan, Hasan Sulaiman turut dikaitkan dengan kebijakan penanaman bibit nanas di lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV di Kabupaten Bone. Lokasi tersebut disebut dipilih untuk menampung jutaan bibit, meskipun terdapat proposal Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang diajukan kelompok tani.
Sementara itu, keterangan Rio Erlangga mengungkap dugaan selisih harga yang signifikan dalam pengadaan tersebut.
Rio menyebut harga riil bibit nanas yang disepakati antara PT Cipta Agri Pratama dengan PT Almira Agro Nusantara hanya sebesar Rp10.000 per batang. Angka tersebut jauh di bawah harga pengadaan yang disepakati melalui e-Katalog.
Persidangan juga mengungkap dugaan aliran dana miliaran rupiah yang ditukarkan ke mata uang asing, yakni Dolar Singapura dan Dolar Amerika Serikat, melalui tempat penukaran valuta asing di Makassar.
Selain itu, muncul pula keterangan mengenai dugaan penyiapan dana miliaran rupiah yang disebut-sebut ditujukan untuk meredam pengusutan perkara di tingkat aparat penegak hukum.
Menanggapi perkembangan persidangan tersebut, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan keterangan para saksi mahkota semakin memperkuat pembuktian JPU mengenai dugaan persekongkolan dalam proyek pengadaan bibit nanas tersebut.
“Pemeriksaan saksi mahkota hari ini membongkar kedok korupsi proyek bibit nanas ini. Mulai dari penentuan harga yang tidak wajar sejak awal, pengondisian pemenang di e-Katalog, hingga penikmat aliran dana hasil markup yang disembunyikan dalam bentuk valuta asing. Semua keterangan ini bersesuaian dan menjadi fakta bagi JPU untuk membuktikan unsur kerugian negara dan permufakatan jahat para terdakwa,” tegas Kasi Penkum Soetarmi, dilansir dari kejati-sulawesiselatan.kejaksaan.go.id
JPU Kejati Sulsel menyatakan akan terus merangkai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai dasar pembuktian untuk menuntut pertanggungjawaban hukum para terdakwa.
Dalam perkara ini, para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Persidangan akan menjadi ruang pembuktian lebih lanjut untuk mengurai pihak-pihak yang bertanggung jawab, aliran dana, serta dugaan kerugian keuangan negara dalam proyek pengadaan bibit nanas tersebut.(***)
