JAKARTA | KHATULISTIWA.MEDIA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dalam menertibkan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekitar 80 sekolah swasta elite dan sekolah berasrama dicoret dari daftar penerima karena dinilai memiliki kemampuan pendanaan secara mandiri.
Kebijakan tersebut ditegaskan Kepala BGN Sudaryono sebagai bagian dari upaya memastikan anggaran negara tidak salah sasaran. Pemerintah ingin program MBG benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan, bukan justru mengalir kepada sekolah yang secara finansial dinilai mampu memenuhi kebutuhan peserta didiknya sendiri.
“Pencoretan sekolah mampu: sekitar 80 sekolah swasta dan berasrama dikeluarkan dari daftar penerima karena dinilai sudah memiliki sistem pendanaan mandiri,” kata Sudaryono, Sabtu (29/8/2026).
Sejumlah sekolah yang disebut masuk dalam daftar tersebut antara lain Jakarta Intercultural School (JIS), Sekolah Cikal, SMA Taruna Nusantara, dan Kemala Bhayangkari.
Sudaryono menegaskan, sekolah-sekolah tersebut tidak lagi memperoleh alokasi MBG. Pemerintah memastikan status penerima dapat dipantau melalui sistem pemantauan program.
“Kita bisa cek di radar MBG, dia tidak mendapatkan alokasi MBG,” jelas Sudaryono.
BGN Sisir Jutaan Data Ganda
Penertiban tidak berhenti pada sekolah yang dinilai mampu. BGN juga melakukan pembersihan data penerima manfaat untuk mencegah anggaran negara terserap secara tidak semestinya.
Sudaryono mengungkapkan, BGN menemukan sekitar 6 juta data ganda penerima manfaat. Salah satu persoalannya adalah adanya peserta didik yang tercatat sebagai penerima di lebih dari satu satuan pendidikan, misalnya terdata di pesantren sekaligus tingkat SMP.
“Kita melakukan pemberantasan data ganda. Ada sekitar 6 juta data ganda penerima manfaat,” ungkap Sudaryono.
Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena ketepatan data merupakan salah satu kunci agar program MBG tidak hanya besar dari sisi anggaran, tetapi juga tepat dalam menjangkau penerima.
Rp311 Miliar Dikembalikan ke Kas Negara
Langkah koreksi juga dilakukan terhadap pengelolaan dana dapur MBG. BGN menarik kembali anggaran yang sebelumnya telah disalurkan kepada dapur yang belum beroperasi.
Sebanyak 414 dapur yang belum beroperasi diketahui telah menerima kucuran anggaran. BGN kemudian menarik dana tersebut dengan total mencapai Rp311 miliar untuk dikembalikan ke kas negara.
“Dana senilai Rp311 miliar dikembalikan ke kas negara dari 414 dapur yang belum beroperasi tetapi telanjur menerima kucuran anggaran,” tutur Sudaryono.
Penataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mulai memperketat pengawasan terhadap program MBG, terutama menyangkut ketepatan sasaran penerima, validitas data, serta penggunaan anggaran.
