JAKARTA | KHATULISTIWA.MEDIA — Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki sejumlah kemudahan dalam mengakses fasilitas pinjaman perbankan. Salah satunya melalui skema kredit dengan menjaminkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai PNS, Minggu (15/11/2026).
Tak hanya SK Pengangkatan, SK Pensiun juga dapat dimanfaatkan sebagai jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit dari perbankan. Praktik ini dikenal luas dengan istilah “menyekolahkan SK”.
Melalui skema pembiayaan tersebut, PNS berpeluang memperoleh pinjaman dengan plafon hingga Rp1 miliar dan jangka waktu atau tenor kredit mencapai 15 tahun.
Adapun persyaratan yang disebutkan untuk mengakses fasilitas pinjaman ini antara lain berusia minimal 21 tahun dan memiliki penghasilan setidaknya Rp3 juta per bulan.
Dana pinjaman yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, baik keperluan konsumtif maupun produktif.
Beberapa di antaranya untuk modal usaha, membeli rumah, mencicil kendaraan, melakukan renovasi rumah, hingga membiayai kebutuhan pendidikan.
Skema kredit dengan jaminan SK ini menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN), mengingat penghasilan tetap setiap bulan dapat menjadi salah satu pertimbangan pihak perbankan dalam menilai kemampuan pembayaran calon debitur.
Meski demikian, plafon hingga Rp1 miliar dan tenor maksimal 15 tahun bukan berarti otomatis berlaku bagi seluruh PNS. Besaran pinjaman, bunga, biaya administrasi, serta persetujuan kredit tetap bergantung pada kebijakan masing-masing bank, kemampuan membayar, masa kerja, dan hasil analisis kelayakan kredit.
Karena itu, calon peminjam perlu mencermati ketentuan pinjaman, besaran cicilan bulanan, suku bunga, serta total kewajiban pembayaran sebelum memutuskan mengajukan kredit dengan jaminan SK Pengangkatan maupun SK Pensiun.
