JAKARTA | KHATULISTIWA.MEDIA,– Transparansi tata kelola dan pengawasan yang kuat menjadi kunci utama keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan serius di lapangan.
Berbagai temuan yang disampaikan Ombudsman RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan para ahli gizi harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh agar program strategis nasional tersebut benar-benar mampu mencapai tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Noviardi Ferzi menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera ditangani, mulai dari kesenjangan capaian penerima manfaat, kasus keracunan makanan, transparansi penetapan mitra, hingga sistem pengawasan yang belum terintegrasi secara optimal.
Menurut Noviardi, target nasional sebanyak 82,9 juta penerima manfaat hingga Februari 2026 yang baru terealisasi sekitar 61,2 juta orang menunjukkan masih adanya kesenjangan sekitar 21,7 juta penerima atau 26,2 persen dari target yang telah ditetapkan pemerintah.
“Angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan program MBG bukan hanya pada aspek distribusi, tetapi juga menyangkut tata kelola dan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Program sebesar ini membutuhkan sistem yang kuat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya, Jumat, 5 Juni 2026.
Ia menyoroti kasus keracunan makanan yang masih terjadi di sejumlah daerah sejak program berjalan pada Januari 2025.
Menurutnya, keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama sehingga setiap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar keamanan pangan harus dievaluasi secara ketat.
“Targetnya harus jelas, yakni nol kasus keracunan. Seluruh SPPG wajib menerapkan standar keamanan pangan, SOP yang baku, serta sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) secara konsisten. Tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas dan keamanan makanan,” tegasnya
Selain itu, Noviardi menilai proses penetapan yayasan mitra dan SPPG harus dilakukan secara terbuka dan bebas dari konflik kepentingan. Temuan mengenai dugaan afiliasi sejumlah yayasan dengan jaringan politik tertentu perlu dijawab melalui sistem verifikasi independen yang profesional dan transparan
“Program MBG adalah program negara untuk rakyat. Karena itu seluruh proses seleksi mitra harus bebas dari intervensi politik maupun kepentingan kelompok tertentu. Transparansi menjadi syarat mutlak untuk menjaga kepercayaan publik,” katanya.
Ia mendukung pembentukan tim verifikasi independen yang memiliki kompetensi teknis, hukum, dan logistik, serta tidak memiliki keterkaitan dengan partai politik, birokrasi, maupun pihak yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
Noviardi juga menilai besarnya anggaran MBG harus diimbangi dengan sistem pengawasan berbasis
teknologi.
Ia mendorong pembangunan dashboard digital nasional yang memungkinkan pemantauan secara real-time terhadap kualitas bahan baku, distribusi makanan, penggunaan anggaran, hingga laporan kejadian di lapangan.
“Transparansi anggaran dan rantai pasok harus dibuka kepada publik. Mulai dari pengadaan bahan baku, proses distribusi, hingga penggunaan dana harus dapat dipantau secara jelas. Dengan begitu potensi penyimpangan dapat diminimalkan sejak awal,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan juga harus melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan, puskesmas, BPOM, pemerintah daerah, dan masyarakat, sehingga tercipta sistem pengawasan berlapis yang efektif.
Lebih jauh, Noviardi menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, melainkan dari dampaknya terhadap peningkatan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia Indones.
Pengamat Ingatkan: MBG Bisa Gagal Jika Hal Ini Diabaikan
JAKARTA | KHATULISTIWA.MEDIA,– Transparansi tata kelola dan pengawasan yang kuat menjadi kunci utama keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan serius di lapangan.
Berbagai temuan yang disampaikan Ombudsman RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan para ahli gizi harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh agar program strategis nasional tersebut benar-benar mampu mencapai tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Noviardi Ferzi menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera ditangani, mulai dari kesenjangan capaian penerima manfaat, kasus keracunan makanan, transparansi penetapan mitra, hingga sistem pengawasan yang belum terintegrasi secara optimal.
Menurut Noviardi, target nasional sebanyak 82,9 juta penerima manfaat hingga Februari 2026 yang baru terealisasi sekitar 61,2 juta orang menunjukkan masih adanya kesenjangan sekitar 21,7 juta penerima atau 26,2 persen dari target yang telah ditetapkan pemerintah.
“Angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan program MBG bukan hanya pada aspek distribusi, tetapi juga menyangkut tata kelola dan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Program sebesar ini membutuhkan sistem yang kuat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya, Jumat, 5 Juni 2026.
Ia menyoroti kasus keracunan makanan yang masih terjadi di sejumlah daerah sejak program berjalan pada Januari 2025.
Menurutnya, keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama sehingga setiap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar keamanan pangan harus dievaluasi secara ketat.
“Targetnya harus jelas, yakni nol kasus keracunan. Seluruh SPPG wajib menerapkan standar keamanan pangan, SOP yang baku, serta sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) secara konsisten. Tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas dan keamanan makanan,” tegasnya
Selain itu, Noviardi menilai proses penetapan yayasan mitra dan SPPG harus dilakukan secara terbuka dan bebas dari konflik kepentingan. Temuan mengenai dugaan afiliasi sejumlah yayasan dengan jaringan politik tertentu perlu dijawab melalui sistem verifikasi independen yang profesional dan transparan
“Program MBG adalah program negara untuk rakyat. Karena itu seluruh proses seleksi mitra harus bebas dari intervensi politik maupun kepentingan kelompok tertentu. Transparansi menjadi syarat mutlak untuk menjaga kepercayaan publik,” katanya.
Ia mendukung pembentukan tim verifikasi independen yang memiliki kompetensi teknis, hukum, dan logistik, serta tidak memiliki keterkaitan dengan partai politik, birokrasi, maupun pihak yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
Noviardi juga menilai besarnya anggaran MBG harus diimbangi dengan sistem pengawasan berbasis
teknologi.
Ia mendorong pembangunan dashboard digital nasional yang memungkinkan pemantauan secara real-time terhadap kualitas bahan baku, distribusi makanan, penggunaan anggaran, hingga laporan kejadian di lapangan.
“Transparansi anggaran dan rantai pasok harus dibuka kepada publik. Mulai dari pengadaan bahan baku, proses distribusi, hingga penggunaan dana harus dapat dipantau secara jelas. Dengan begitu potensi penyimpangan dapat diminimalkan sejak awal,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan juga harus melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan, puskesmas, BPOM, pemerintah daerah, dan masyarakat, sehingga tercipta sistem pengawasan berlapis yang efektif.
Lebih jauh, Noviardi menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, melainkan dari dampaknya terhadap peningkatan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia Indones.n
JAKARTA | KHATULISTIWA.MEDIA,– Transparansi tata kelola dan pengawasan yang kuat menjadi kunci utama keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan serius di lapangan.
Berbagai temuan yang disampaikan Ombudsman RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan para ahli gizi harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh agar program strategis nasional tersebut benar-benar mampu mencapai tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Noviardi Ferzi menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera ditangani, mulai dari kesenjangan capaian penerima manfaat, kasus keracunan makanan, transparansi penetapan mitra, hingga sistem pengawasan yang belum terintegrasi secara optimal.
Menurut Noviardi, target nasional sebanyak 82,9 juta penerima manfaat hingga Februari 2026 yang baru terealisasi sekitar 61,2 juta orang menunjukkan masih adanya kesenjangan sekitar 21,7 juta penerima atau 26,2 persen dari target yang telah ditetapkan pemerintah.
“Angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan program MBG bukan hanya pada aspek distribusi, tetapi juga menyangkut tata kelola dan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Program sebesar ini membutuhkan sistem yang kuat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya, Jumat, 5 Juni 2026.
Ia menyoroti kasus keracunan makanan yang masih terjadi di sejumlah daerah sejak program berjalan pada Januari 2025.
Menurutnya, keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama sehingga setiap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar keamanan pangan harus dievaluasi secara ketat.
“Targetnya harus jelas, yakni nol kasus keracunan. Seluruh SPPG wajib menerapkan standar keamanan pangan, SOP yang baku, serta sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) secara konsisten. Tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas dan keamanan makanan,” tegasnya
Selain itu, Noviardi menilai proses penetapan yayasan mitra dan SPPG harus dilakukan secara terbuka dan bebas dari konflik kepentingan. Temuan mengenai dugaan afiliasi sejumlah yayasan dengan jaringan politik tertentu perlu dijawab melalui sistem verifikasi independen yang profesional dan transparan
“Program MBG adalah program negara untuk rakyat. Karena itu seluruh proses seleksi mitra harus bebas dari intervensi politik maupun kepentingan kelompok tertentu. Transparansi menjadi syarat mutlak untuk menjaga kepercayaan publik,” katanya.
Ia mendukung pembentukan tim verifikasi independen yang memiliki kompetensi teknis, hukum, dan logistik, serta tidak memiliki keterkaitan dengan partai politik, birokrasi, maupun pihak yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
Noviardi juga menilai besarnya anggaran MBG harus diimbangi dengan sistem pengawasan berbasis
teknologi.
Ia mendorong pembangunan dashboard digital nasional yang memungkinkan pemantauan secara real-time terhadap kualitas bahan baku, distribusi makanan, penggunaan anggaran, hingga laporan kejadian di lapangan.
“Transparansi anggaran dan rantai pasok harus dibuka kepada publik. Mulai dari pengadaan bahan baku, proses distribusi, hingga penggunaan dana harus dapat dipantau secara jelas. Dengan begitu potensi penyimpangan dapat diminimalkan sejak awal,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan juga harus melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan, puskesmas, BPOM, pemerintah daerah, dan masyarakat, sehingga tercipta sistem pengawasan berlapis yang efektif.
Lebih jauh, Noviardi menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, melainkan dari dampaknya terhadap peningkatan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia Indones.
