JAKARTA | KHATULISTIWA.MEDIA – Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, tetap harus menjalani hukuman lima tahun penjara dalam perkara penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kepastian tersebut diperoleh setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan Nurhadi maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Berdasarkan informasi putusan yang tercantum dalam laman resmi MA dan dilihat pada Senin (16/11/2026), majelis hakim menyatakan menolak kedua permohonan kasasi tersebut.
“Amar Putusan: Tolak Kasasi Penuntut Umum; Tolak Kasasi Terdakwa,” demikian bunyi amar putusan tersebut.
Perkara ini terdaftar dengan nomor 10010 K/PID.SUS/2026. Putusan dibacakan pada Kamis (29/10/2026) oleh Ketua Majelis Hakim Soesilo, bersama anggota majelis Ansori dan Suradi. Sementara itu, Bayu Ruhul Azam bertindak sebagai Panitera Pengganti.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tingkat banding telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dalam putusan tingkat pertama, Nurhadi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama lima tahun.
Dengan ditolaknya permohonan kasasi dari kedua belah pihak, putusan pidana lima tahun penjara terhadap mantan pejabat tinggi di lingkungan MA tersebut tetap berlaku.
Putusan ini sekaligus menandai berlanjutnya proses hukum Nurhadi dalam perkara penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat dirinya.
