KONAWE | KHATULISTIWA.MEDIA – Kasus dugaan korupsi pengelolaan dana rutin Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), memasuki babak baru. Tiga mantan pejabat kecamatan yang telah ditetapkan sebagai tersangka resmi diserahkan penyidik kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Konawe.
Ketiga tersangka masing-masing merupakan mantan Camat Morosi berinisial RRL serta dua mantan bendahara berinisial S dan DA.
Pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap II tersebut dilakukan oleh penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Konawe pada Kamis (12/11/2026), setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.
Kasat Reskrim Polres Konawe, AKP Laode Muh. Jefri Hamzah, mengatakan bahwa pelimpahan tahap II tersebut sekaligus menandai berakhirnya proses penyidikan di tingkat kepolisian.
Menurutnya, sejumlah barang bukti turut diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk kepentingan proses hukum selanjutnya.
“Barang bukti yang diserahkan meliputi dokumen keuangan, surat-surat terkait perkara, serta uang tunai sebesar Rp26 juta,” kata Hamzah.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana rutin Kecamatan Morosi selama tiga tahun anggaran, yakni 2023 hingga 2025.
Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Konawe, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp438 juta.
Penyidik sebelumnya menetapkan ketiga mantan pejabat tersebut sebagai tersangka pada 18 September 2026. Penetapan tersangka dilakukan setelah melalui proses gelar perkara di Polda Sulawesi Tenggara.
Dengan dilaksanakannya pelimpahan tahap II, penanganan perkara kini beralih ke Kejaksaan Negeri Konawe. Jaksa selanjutnya akan mempersiapkan proses penuntutan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.
Ketiga tersangka kini menunggu proses hukum lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan dugaan perbuatan yang disangkakan kepada mereka.
Proses persidangan nantinya akan menjadi ruang pembuktian atas dugaan penyimpangan dana rutin Kecamatan Morosi yang berdasarkan hasil audit disebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp438 juta.
