JAKARTA | KHATULISTIWA.MEDIA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026), setelah berlangsungnya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
Menurut Prasetyo, pertemuan kedua pemimpin negara tersebut berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam. Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan keinginannya untuk mundur di tengah dinamika yang berkembang terkait persoalan di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).
“Pagi hari tadi ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam,” kata Prasetyo Hadi.
Ia kemudian mengungkapkan bahwa dalam pembicaraan tersebut, Gibran menyatakan niat untuk mengundurkan diri guna menghadapi dinamika yang berkembang.
“Di dalam pembicaraan itu, Bapak Wakil Presiden bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan mengundurkan diri untuk menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” ungkapnya.
Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
Menurutnya, tidak benar jika Presiden Prabowo disebut menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan.
“Namun, sekaligus kami juga meluruskan bahwa tidak benar bahwa dalam pertemuan tersebut Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” tegas Prasetyo.
Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Sementara itu, Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum.
“Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses peradilan tata usaha negara,” jelasnya.
Pernyataan Mensesneg tersebut menjadi penjelasan resmi pemerintah mengenai isi pertemuan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, khususnya terkait isu pengunduran diri yang disampaikan dalam pembicaraan kedua tokoh tersebut.
