JAKARTA | KHATULISTIWA.MEDIA – Wacana digitalisasi bantuan sosial di Indonesia kembali menjadi sorotan. Setelah rencana pembukaan rekening bank gratis bagi masyarakat, kini muncul pula rencana pembagian telepon genggam (HP) gratis yang dilengkapi rekening digital untuk mempermudah penyaluran bantuan pemerintah.
Rencana tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Gagasan ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan sekaligus mengubah mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) agar lebih terintegrasi secara digital.
Hashim menjelaskan, ke depan pemerintah berencana menyalurkan bantuan sosial dan bantuan tunai langsung ke rekening masing-masing penerima, bukan lagi dalam bentuk uang tunai fisik. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat menerima bantuan melalui rekening digital yang terhubung dengan perangkat ponsel.
“Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam dengan rekening digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing individu,” ujar Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (13/10).
Menurut Hashim, sekitar 30 persen penduduk Indonesia disebut belum memiliki rekening bank. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah menugaskan dua bank, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), untuk membantu menyediakan akses rekening bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan.
Hashim juga menyebut biaya pembukaan rekening yang sebelumnya sebesar Rp50.000 akan digratiskan. Meski demikian, rincian teknis mengenai pembagian perangkat, kriteria penerima, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme penyaluran bantuan melalui sistem digital masih perlu diperjelas oleh pemerintah. Dengan demikian, masyarakat perlu membedakan antara wacana yang telah disampaikan pejabat pemerintah dan program yang sudah siap dilaksanakan.
Rencana tersebut memunculkan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian, mulai dari kesiapan infrastruktur digital, keamanan data pribadi, akses internet, hingga kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan digital. Pemerintah juga perlu memastikan agar perubahan mekanisme penyaluran bantuan tidak justru menyulitkan warga yang tinggal di wilayah dengan jaringan telekomunikasi terbatas atau memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi.
Jika direalisasikan, program rekening digital dan pembagian HP gratis berpotensi mengubah pola penyaluran bantuan sosial secara nasional. Namun, kejelasan anggaran, sasaran penerima, jadwal pelaksanaan, serta jaminan bahwa bantuan tetap dapat diakses masyarakat yang membutuhkan menjadi faktor penting sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara luas.
