DaerahHukumNews

Diduga Salahgunakan Pupuk Subsidi, Ratusan Warga Gerebek Ruko di Harau Sumbar, Oknum PNS dan Pedagang Diserahkan ke Polisi

4

SUMATERA BARAT | KHATULISTIWA.MEDIA — Ratusan warga yang terdiri dari petani dan pemuda menggerebek sebuah bangunan ruko dua pintu di kawasan Tigo Balai, Lubuak Bataingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota,Sumatera Barat, Sabtu (31/10/2026) dini hari.

Penggerebekan tersebut dipicu keresahan masyarakat, khususnya para petani, yang selama ini mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Ironisnya, di tengah kelangkaan pupuk yang dirasakan warga, puluhan karung pupuk bersubsidi justru ditemukan tersimpan di dalam ruko hingga berada di dalam sebuah mobil.

Dalam penggerebekan itu, warga mendapati sejumlah kabrung pupuk bersubsidi yang diduga merupakan jatah petani setempat. Temuan tersebut semakin memicu kecurigaan masyarakat terkait dugaan penyaluran pupuk yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Ruko dua pintu yang menjadi sasaran penggerebekan diketahui merupakan lokasi pengambilan pupuk bersubsidi resmi bagi warga dari tiga jorong.

Warga menduga pupuk yang seharusnya disalurkan kepada petani di wilayah mereka justru berpotensi dijual atau dialihkan ke daerah lain. Kecurigaan tersebut kemudian mendorong masyarakat untuk melakukan penggerebekan guna memastikan keberadaan pupuk yang selama ini sulit mereka peroleh.

Usai penggerebekan, warga menyerahkan dua pria kepada pihak kepolisian untuk dimintai pertanggungjawaban dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kedua pria tersebut masing-masing berinisial UH (41), yang disebut merupakan oknum aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Limapuluh Kota, serta NZ, seorang pedagang yang berdomisili di Kota Payakumbuh.

Keduanya kemudian dibawa ke Polres 50 Kota untuk dimintai keterangan terkait temuan puluhan karung pupuk bersubsidi tersebut.

Peristiwa ini menjadi perhatian serius karena pupuk bersubsidi merupakan kebutuhan vital bagi petani. Dugaan penyimpangan distribusi pupuk tidak hanya merugikan petani, tetapi juga berpotensi mengganggu produktivitas pertanian.

Exit mobile version