JAWA TIMUR | KHATULISTIWA.MEDIA — Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) periode 2025–2026. Keempat tersangka diduga terlibat dalam upaya menutupi persoalan hukum dengan menggunakan uang perusahaan untuk membayar jasa pengacara hingga ratusan juta rupiah.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia, mengungkapkan keempat tersangka masing-masing Moch. Nahroni, Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) KBS; Nurika Widyasanti, Direktur Operasional KBS; Eliya Emi Suprapto, anggota Badan Pengawas KBS; serta Muhammad Ma’ruf Syah, advokat dari Ma’ruf Syah & Partners. Penetapan tersangka disampaikan dalam konferensi pers pada Kamis (19/11/2026) malam, setelah keempatnya menjalani pemeriksaan sejak pagi di Kejati Jatim.
“Empat orang ini diduga berusaha menutupi kasus hukum dengan membayar pengacara menggunakan uang perusahaan,” kata I Gede Punia.
Kasus ini bermula pada Februari 2025, ketika jajaran direksi dan sejumlah karyawan KBS mendapat panggilan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya, terkait aduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant. Nurika dan Nahroni kemudian menghubungi Eliya untuk mencari pengacara yang dapat membantu menyelesaikan persoalan tersebut, hingga akhirnya diperkenalkan dengan Ma’ruf.
Dalam pendampingan hukum itu, Ma’ruf diduga meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta serta uang penutupan perkara sebesar Rp500 juta. Dana tersebut disetujui direksi untuk dikeluarkan dari kas perusahaan, namun menurut penyidik, uang penutupan perkara itu tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Surabaya.
Penyidik juga menduga keempat tersangka bersekongkol menyamarkan pengeluaran tersebut melalui dokumen yang seolah-olah menggambarkan kerja sama jasa hukum yang sah. Mereka diduga membuat review Standar Operasional Prosedur (SOP) KBS, Perjanjian Kerja Sama (PKS) fiktif, serta menerbitkan kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan layanan hukum.
Dokumen-dokumen tersebut diduga disusun untuk membuat pengeluaran yang telah diberikan kepada Ma’ruf seolah dapat dipertanggungjawabkan sebagai kegiatan resmi perusahaan. Kejaksaan kini mendalami peran masing-masing tersangka serta aliran dana dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS tersebut.(***)
















