JAKARTA | KHATULISTIWA.MEDIA – Sebanyak delapan orang saksi dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan telah mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat permohonan perlindungan dari pihak yang berstatus justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
Wakil Ketua LPSK, Sri Suparyati, menyampaikan bahwa delapan permohonan tersebut saat ini masih dalam tahap penelaahan. Proses tersebut dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026.
Dalam proses penelaahan, LPSK mempertimbangkan sejumlah aspek, di antaranya urgensi keterangan yang dimiliki para saksi serta tingkat ancaman atau risiko yang berpotensi dihadapi oleh masing-masing pemohon.
LPSK juga terus menjalin koordinasi dengan tim penyidik untuk memantau perkembangan penanganan perkara sekaligus memastikan kebutuhan perlindungan bagi para saksi.
Sri Suparyati memperkirakan jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan berpotensi bertambah seiring dengan berjalannya proses penyidikan, Kamis (12/11/2026).
Perkembangan ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan saksi menjadi perhatian dalam pengungkapan kasus dugaan tindak pidana penyadapan, terutama untuk menjamin keamanan pihak-pihak yang memberikan keterangan dalam proses hukum.
LPSK akan terus melakukan penelaahan terhadap setiap permohonan yang masuk sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
