JAKARTA | KHATULISTIWA.MEDIA — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap secara gamblang dugaan keterlibatan empat tersangka utama dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh penting.
Pengungkapan tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Kapolri Suyudi menjelaskan bahwa masing-masing tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian praktik penyadapan yang dilakukan tanpa prosedur dan administrasi permohonan penyidik.
Salah satu nama yang disorot adalah Jenderal LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian. Ia diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan.
“Berdasarkan hasil penyelidikan, empat tersangka diduga memiliki peran yang berbeda-beda dalam rangkaian peristiwa tersebut,” ungkap Kapolri Suyudi.
Jenderal LSP Diduga Beri Perintah
Kapolri menjelaskan, tersangka pertama berinisial LSP diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabakmon) berinisial AS.
LSP juga diduga menjadi penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan tersebut.
Menurut Kapolri Suyudi, peran LSP dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan tindakan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
SU Diduga Menyetujui dan Meneruskan Hasil Penyadapan
Tersangka kedua berinisial SU, yang menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi (Kadiv TIK) Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026.
SU diduga berperan sebagai Dewan Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan.
Selain itu, SU juga diduga meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon kepada LSP dalam bentuk laporan harian maupun analisis.
EHA Diduga Setujui Penyadapan Lewat WhatsApp
Tersangka ketiga berinisial EHA menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabakmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025.
EHA diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU, yang disebut berasal dari LSP.
Perintah tersebut kemudian diduga disetujui melalui aplikasi WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik.
AS Diduga Perintahkan Penghapusan Data Penyadapan
Sementara tersangka keempat berinisial AS menjabat sebagai Plt Kabakmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
AS diduga menerima perintah dari LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa adanya permohonan penyidik.
Tidak hanya itu, AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP serta memerintahkan tersangka untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
Kapolri turut mengungkap dugaan tindakan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara (voice) dan catatan aktivitas (log).
AS juga diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Pemaparan Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI ini menjadi bagian penting dalam pengungkapan dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyasar Presiden dan sejumlah tokoh penting.
Kasus tersebut kini menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran prosedur penyadapan, serta persoalan perlindungan privasi dan keamanan komunikasi pejabat negara.
Seluruh dugaan peran para tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
