TAKALAR | KHATULISTIWA.MEDIA – Pemerintah Kabupaten Takalar mulai membuka babak baru pemerataan pelayanan publik di wilayah kepulauan. Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye secara resmi memimpin peletakan batu pertama pembangunan Kantor Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Rabu (2/9/2026).
Pembangunan kantor kecamatan ini bukan sekadar proyek infrastruktur pemerintahan. Di balik pembangunan tersebut terdapat kebutuhan mendasar masyarakat kepulauan untuk mendapatkan pelayanan administrasi yang lebih dekat, cepat dan layak tanpa harus menghadapi panjangnya perjalanan laut menuju pusat pemerintahan.
Bagi warga Kepulauan Tanakeke, jarak bukan sekadar persoalan geografis. Kondisi wilayah kepulauan selama ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengakses pelayanan birokrasi. Karena itu, kehadiran kantor kecamatan yang representatif diharapkan mampu memangkas rentang kendali pelayanan sekaligus memastikan masyarakat pulau memperoleh hak pelayanan publik secara lebih setara.
Prosesi peletakan batu pertama turut dihadiri sejumlah pejabat Pemkab Takalar, di antaranya Kepala Dinas PMD Andi Rijal Mustamin, Kepala Dinas PUTRPKP Budiar Rosal Saleh, serta Kepala Dinas TPHKPKP Drs. H. Parawangsa, M.Si.
Turut hadir Camat Kepulauan Tanakeke H. Bostan Tika, jajaran kepala desa se-Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Kehadiran unsur pemerintahan dan keamanan menunjukkan pentingnya pembangunan tersebut bagi keberlangsungan pelayanan masyarakat di wilayah kepulauan.
Dalam sambutannya di hadapan masyarakat yang antusias, Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye menegaskan bahwa pembangunan kantor kecamatan representatif merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan pemerataan pembangunan infrastruktur publik.
Pesan yang ingin ditegaskan pemerintah daerah sederhana: masyarakat yang tinggal di pulau tidak boleh mendapatkan pelayanan yang lebih sulit hanya karena mereka dipisahkan laut dari pusat pemerintahan.
Kantor kecamatan yang baru nantinya diharapkan mampu menjadi pusat pelayanan administrasi bagi masyarakat Tanakeke, termasuk berbagai kebutuhan birokrasi dasar yang selama ini dapat terkendala jarak dan kondisi geografis.
Antusiasme masyarakat menyambut pembangunan tersebut pun tidak terlepas dari penantian panjang terhadap fasilitas pemerintahan yang lebih layak dan memadai.
Peletakan batu pertama hari ini menjadi penanda bahwa pemerataan pembangunan tidak boleh berhenti di wilayah daratan. Laut boleh memisahkan wilayah, tetapi tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah yang layak.Kalau Anda mau, saya juga bisa buatkan judul yang lebih provokatif/tajam ala portal berita serta tag berita dipisahkan tanda koma.
