Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
DaerahHukumNews

Imigrasi Makassar Perkuat Pengawasan WNA di Takalar, Antisipasi Kerawanan Kawasan Industri dan Pesisir

14
×

Imigrasi Makassar Perkuat Pengawasan WNA di Takalar, Antisipasi Kerawanan Kawasan Industri dan Pesisir

Sebarkan artikel ini

TAKALAR | KHATULISTIWA.MEDIA — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar bersama Pemerintah Kabupaten Takalar dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat sinergi pengawasan Warga Negara Asing (WNA) melalui Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Takalar, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan ini bertujuan mengantisipasi potensi pelanggaran keimigrasian serta tindak pidana transnasional, khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

Banner

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, Abdi Widodo Subagio, menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak dalam memperkuat pengawasan orang asing. Ia menyoroti tiga potensi kerawanan, yakni peningkatan tenaga kerja asing seiring berkembangnya kawasan industri, wilayah pesisir sebagai jalur perlintasan ilegal menuju Australia, serta potensi penyalahgunaan perkawinan campuran untuk menghindari ketentuan keimigrasian.

Ia juga mendorong pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Kabupaten Takalar sebagai sarana edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian.

Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, saat membuka kegiatan, menegaskan bahwa perkembangan investasi dan pembangunan Kawasan Industri Takalar harus diimbangi dengan pengawasan orang asing yang efektif melalui kolaborasi lintas instansi. Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan daring (scamming), TPPO, dan TPPM.

Dalam sesi diskusi panel yang dimoderatori Analis Keimigrasian Madya, Ocky Mulya Soemantri, peserta membahas dinamika keberadaan WNA dan potensi kerawanan di Kabupaten Takalar. Salah satu isu yang mengemuka adalah perbedaan pencatatan data orang asing antarinstansi. Imigrasi mencatat satu WNA asal Korea Selatan pemegang Izin Tinggal Tetap, Disdukcapil mencatat tiga orang asing, sementara Kementerian Agama mencatat satu WNA asal Singapura terkait perkawinan campuran.

Forum yang dihadiri unsur Kejaksaan Negeri, Kodim 1426 Takalar, Pengadilan Negeri, BIN Daerah, Pos TNI AL, BNN, Rudenim Makassar, Kementerian Agama, dan perangkat daerah terkait tersebut menyepakati sejumlah langkah tindak lanjut, yaitu mengaktifkan kembali Satgas Pengawasan Orang Asing, melakukan validasi dan pertukaran data secara berkala, serta merencanakan operasi gabungan di kawasan industri dan wilayah pesisir.

Selain pengawasan, edukasi masyarakat juga akan diperkuat melalui kolaborasi podcast bersama Diskominfo Kabupaten Takalar dan penyuluhan di desa-desa pesisir melalui program Penyebaran Informasi Keimigrasian dan Pembinaan Masyarakat (PIMPASA).

Melalui koordinasi TIMPORA, Imigrasi Makassar berkomitmen memperkuat pengawasan orang asing secara terpadu dan berkelanjutan guna mengantisipasi pelanggaran keimigrasian, mencegah kejahatan transnasional, serta menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Takalar.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *