MAROS | KHATULISTIWA.MEDIA – Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch (Prodewa) Maros, Andi Arham, mendesak Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memberikan penjelasan terbuka terkait mekanisme konstitusional pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.
Menurut Andi Arham, persoalan pengunduran diri Wakil Presiden tidak boleh berhenti pada penyerahan surat kepada pimpinan MPR. Pemerintah dan lembaga negara harus menjelaskan secara terang dasar hukum yang menentukan berakhirnya jabatan, kapan kekosongan jabatan dinyatakan berlaku, serta bagaimana mekanisme pengisian posisi Wakil Presiden sesuai konstitusi.
Ia menilai, ketidakjelasan tahapan tersebut berpotensi memunculkan perbedaan penafsiran hukum di tengah masyarakat apabila tidak segera dijelaskan oleh lembaga yang berwenang.
“Dalam negara hukum, setiap tindakan yang berimplikasi pada kedudukan pejabat negara harus memiliki dasar hukum yang jelas. Kita perlu membedakan antara penyerahan surat pengunduran diri, berakhirnya jabatan, dan mekanisme pengisian jabatan yang mengalami kekosongan. Jangan sampai ketiga hal tersebut dicampuradukkan,” tegas Andi Arham.
MPR Diminta Jelaskan Apakah Pengunduran Diri Harus Melalui Sidang
Andi Arham menjelaskan, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara eksplisit mengatur prosedur khusus pengunduran diri secara sukarela oleh Wakil Presiden, termasuk kewajiban memperoleh persetujuan MPR melalui sidang tersendiri.
Namun, menurutnya, ketiadaan aturan yang secara khusus mengatur prosedur tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kepastian hukum.
Ia mempertanyakan apakah penyerahan surat pengunduran diri sudah cukup untuk mengakhiri masa jabatan Wakil Presiden atau masih diperlukan tindakan formal tertentu untuk memastikan status hukum pengunduran diri tersebut.
“Pertanyaan konstitusionalnya sederhana, tetapi penting: apakah penyerahan surat pengunduran diri saja sudah cukup untuk mengakhiri jabatan Wakil Presiden, atau diperlukan tindakan formal tertentu untuk memastikan berlakunya pengunduran diri tersebut? Ini harus dijelaskan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, bukan semata-mata berdasarkan penafsiran politik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar mekanisme persetujuan pengunduran diri tidak dicampuradukkan dengan mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti. Keduanya merupakan persoalan berbeda yang harus memiliki landasan hukum masing-masing.
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 Jadi Dasar Pengisian Kekosongan
Lebih lanjut, Andi Arham menunjuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 sebagai ketentuan konstitusional yang mengatur pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.
Pasal tersebut menyatakan:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Menurutnya, ketentuan tersebut secara tegas memberikan kewajiban kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden pengganti paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Namun, ia menegaskan bahwa Pasal 8 ayat (2) tidak secara terperinci mengatur tata cara pengunduran diri sukarela maupun kapan pengunduran diri tersebut secara hukum mulai berlaku.
“Pasal 8 ayat (2) jelas mengatur kewajiban MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan. Tetapi, kita harus jujur secara hukum bahwa pasal ini tidak secara eksplisit menyatakan pengunduran diri harus disetujui dalam sidang MPR. Karena itu, dasar hukum dan tahapan yang digunakan untuk menetapkan terjadinya kekosongan juga perlu dijelaskan kepada masyarakat,” katanya.
Ia turut merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya sebagai bagian dari kerangka hukum yang mengatur kewenangan MPR dalam proses pemilihan Wakil Presiden untuk mengisi kekosongan jabatan.
Pengunduran Diri Tidak Bisa Disamakan dengan Pemakzulan
Andi Arham juga menegaskan bahwa pengunduran diri secara sukarela harus dibedakan dari pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden melalui mekanisme pemakzulan.
Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan alasan konstitusional tertentu dengan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Sementara itu, pengunduran diri atas permintaan sendiri merupakan persoalan hukum yang berbeda.
“Tidak tepat jika pengunduran diri sukarela harus dipaksakan mengikuti seluruh mekanisme pemakzulan. Namun, tidak tepat pula jika kita menganggap setiap surat pengunduran diri otomatis menyelesaikan seluruh persoalan hukum tanpa memeriksa akibat dan tindak lanjut konstitusionalnya,” tegasnya.
Menurutnya, pembedaan tersebut penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami kewenangan lembaga negara maupun prosedur ketatanegaraan yang harus dijalankan.
Prodewa Maros Desak MPR dan Presiden Buka Dasar Hukumnya
Atas persoalan tersebut, Prodewa Maros meminta MPR RI dan Presiden memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tiga hal mendasar, yakni dasar hukum pengakhiran jabatan Wakil Presiden, penetapan status kekosongan jabatan, serta tahapan pengisian jabatan sesuai ketentuan konstitusi.
Andi Arham menilai transparansi menjadi penting untuk mencegah munculnya polemik dan perbedaan penafsiran mengenai keabsahan proses pengunduran diri maupun kewenangan lembaga negara dalam menindaklanjutinya.
“MPR perlu menjelaskan apakah terdapat tindakan formal yang diperlukan untuk menegaskan status kekosongan jabatan, sekaligus memastikan kewajiban menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden pengganti dijalankan sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945,” ujarnya.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikan Prodewa Maros bukan untuk memperkeruh situasi politik, melainkan mendorong agar setiap proses ketatanegaraan berjalan berdasarkan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi.
“Demokrasi tidak hanya berbicara tentang siapa yang menduduki jabatan, tetapi juga tentang bagaimana jabatan itu diperoleh, dijalankan, dan diakhiri sesuai hukum. Bagi Prodewa Maros, kepatuhan terhadap konstitusi harus menjadi prinsip yang tidak boleh ditawar,” tutup Andi Arham.
Prodewa Maros menekankan bahwa konstitusi harus menjadi rujukan utama dalam setiap proses pergantian pejabat negara. Karena itu, MPR dan Presiden diharapkan tidak membiarkan pertanyaan mengenai status hukum pengunduran diri Wakil Presiden berkembang tanpa penjelasan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.
