JAKARTA | KHATULISTIWA.MEDIA — Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Ahrie Sonta, Selasa (10/11/2026).
Sidang etik tersebut merupakan tindak lanjut atas dugaan keterlibatan Ahrie Sonta dalam kasus penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, membenarkan pelaksanaan sidang etik terhadap mantan pejabat tinggi Polri tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan setelah Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Selain Ahrie Sonta, tiga nama lainnya yang disebut sebagai tersangka yakni mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal LSP, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen EHS, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen SU.
Pelaksanaan sidang KKEP ini menjadi bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik di lingkungan Polri terhadap personel yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Proses hukum terhadap para tersangka juga menjadi perhatian publik, mengingat kasus ini menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara.
Hingga kini, perkembangan penanganan perkara tersebut masih dinantikan, termasuk hasil sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta.
