GOWA | KHATULISTIWA.MEDIA – Empat pimpinan DPRD Gowa, yakni Wakil Ketua I DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab, didampingi Ketua DPRD Gowa Fahmi Adam, Wakil Ketua II Taufiq Surullah, dan Wakil Ketua III Tyna Haji Tino, menggelar konferensi pers terkait penyampaian fungsi DPRD sebagai lembaga pengawasan, Senin (25/05/2026).
Dalam konferensi pers tersebut, para pimpinan DPRD menyampaikan bahwa pada 11 Mei 2026 lalu, telah merampungkan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) Gabungan komisi,memanggil para penyampaian aspirasi, saksi dan pelapor untuk mengvalidasi keterangan terhadap tiga isu.
Adapun tiga isu yang menjadi perhatian DPRD yakni dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pemutusan sepihak beasiswa S3, dugaan penyalahgunaan anggaran pada program pengadaan seragam sekolah gratis Tahun Anggaran 2025, serta dugaan pelanggaran etika jabatan berat yang dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Pada tanggal 21 Mei 2026, kami telah menerima surat tanggapan dari Bupati Gowa. Namun setelah dilakukan kajian hukum tata negara secara mendalam, DPRD Kabupaten Gowa secara resmi menolak dan menganggap surat tanggapan tersebut tidak sah secara substansi pengawasan,” ujar pimpinan DPRD dalam konferensi pers.
Menutup konferensi pers tersebut, DPRD Gowa menegaskan bahwa demi tegaknya hukum dan kepentingan masyarakat Kabupaten Gowa, pihaknya akan mengambil langkah konstitusional yang lebih tegas dengan membentuk panitia khusus (Pansus) serta menggulirkan hak angket.
