JOGJAKARTA | KHATULISTIWA.MEDUA – Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang akan fokus mengelola dan mengawasi tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis, Jumat (22/05/2026).
BUMN baru tersebut dibentuk sebagai langkah pemerintah memperketat pengawasan terhadap ekspor komoditas strategis seperti batu bara, crude palm oil (CPO), hingga ferro alloy. Kehadiran DSI juga diharapkan mampu menekan praktik-praktik penyimpangan dalam aktivitas ekspor yang selama ini merugikan negara.
Salah satu praktik yang menjadi perhatian pemerintah adalah under invoicing, yakni pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya. Modus ini kerap disertai pengiriman produk SDA ke perusahaan anak milik eksportir di luar negeri, sebelum kembali dijual dengan harga lebih tinggi melalui skema transfer pricing.
“Jadi nanti mungkin dari Kementerian Keuangan dan lembaga-lembaga negara lain akan menaruh perwakilan di DSI itu supaya jalannya sesuai dengan yang didesain,” ujar menteri keuangan Purbaya dalam acara Jogja Financial Festival 2026, dikutip dari Detik Finance.
Sebelumnya, Menteri Purbaya juga sempat mengusulkan pengetatan pengawasan ekspor melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Namun, pemerintah kini memilih memperkuat pengawasan secara terintegrasi melalui pembentukan DSI sebagai BUMN khusus yang menangani tata kelola ekspor SDA strategis.
Langkah ini dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan transparansi, menjaga penerimaan negara, serta memastikan hasil ekspor sumber daya alam memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.
