TAKALAR | KHATULISTIWA.MEDIA — Dugaan ketidaksesuaian data dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Pallantikang, Kabupaten Takalar, menjadi perhatian warga.
Persoalan ini mencuat setelah terdapat objek lahan yang tercantum dalam SPPT, namun diduga bukan milik pihak yang mengajukan, sementara warga setempat juga mengklaim memiliki hubungan hak waris atas lahan tersebut.
Temuan itu memicu keresahan masyarakat karena menyangkut kejelasan objek tanah, batas-batas lahan, serta proses administrasi yang diduga berlangsung tanpa sepengetahuan pemerintah setempat. Warga mempertanyakan bagaimana data objek tanah tersebut dapat tercantum dalam SPPT, sementara terdapat klaim kepemilikan dan ahli waris lain di lokasi yang sama.
Persoalan semakin berkembang ketika berkas permohonan terkait keterangan kepemilikan tanah dan hibah atas nama M.S, I.S, serta SY diajukan ke Kantor Kelurahan Pallantikang untuk ditindaklanjuti. Namun, permohonan tersebut tidak dapat diproses sebagaimana yang diharapkan pemohon setelah Kepala Lingkungan Mannyampa menemukan adanya ketidaksesuaian antara objek serta batas lahan dalam dokumen dengan kondisi fisik di lapangan.
Merasa tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya, pihak pemohon kemudian melaporkan persoalan tersebut ke Inspektorat Kabupaten Takalar. Menindaklanjuti laporan itu, Lurah Pallantikang bersama Kepala Lingkungan Mannyampa mendatangi Kantor Inspektorat untuk memberikan klarifikasi serta menyerahkan bukti dan penjelasan terkait alasan belum ditindaklanjutinya permohonan tersebut.
Dalam klarifikasinya, pemerintah setempat menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk penolakan pelayanan kepada masyarakat, melainkan upaya menghindari kesalahan administrasi yang berpotensi memicu konflik dan sengketa pertanahan. Ketidaksesuaian objek serta batas lahan dinilai harus terlebih dahulu dipastikan melalui verifikasi dan pengukuran ulang secara resmi sebelum proses administrasi dilanjutkan.
Kepala Lingkungan Mannyampa, Herman Rangka, menjelaskan bahwa SPPT PBB merupakan dokumen perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, bukan bukti kepemilikan tanah atau alas hak yang dapat dijadikan dasar tunggal untuk menerbitkan keterangan kepemilikan maupun hibah. Karena itu, setiap permohonan yang menyangkut tanah dengan objek dan batas yang belum jelas harus melalui pemeriksaan secara cermat.
“Kami berkewajiban mencegah terjadinya sengketa tanah yang berkepanjangan di antara warga. Apabila batas dan objek lahan tidak jelas atau terbukti berbeda dengan pengakuan masyarakat turun-temurun, kami tidak dapat meneruskan permohonan tersebut sebelum ada verifikasi serta pengukuran ulang secara resmi di lapangan,” ungkap Herman Rangka saat memberikan penjelasan kepada warga di lingkungan Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Jum’at (20/11/2026).
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah lingkungan tidak ingin mengambil keputusan secara sepihak yang berpotensi merugikan masyarakat lainnya. Menurutnya, persoalan pertanahan harus diselesaikan berdasarkan data yang akurat, kondisi faktual di lapangan, serta prosedur administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Herman menambahkan, apabila ketentraman warga terganggu dan muncul indikasi ketidakadilan terhadap masyarakat, pihaknya akan berupaya menelusuri persoalan tersebut, termasuk mencari tahu proses di balik penerbitan SPPT yang dipersoalkan dan diduga berlangsung tanpa sepengetahuan pemerintah setempat. Ia menekankan bahwa penelusuran harus dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan agar persoalan tidak semakin meluas.
Sejumlah ketentuan hukum turut menjadi perhatian dalam persoalan ini, di antaranya ketentuan mengenai dugaan pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta ketentuan perpajakan terkait penyampaian data atau keterangan yang tidak benar. Namun, penerapan ketentuan hukum tersebut tetap harus didasarkan pada fakta, hasil pemeriksaan, dan pembuktian oleh pihak berwenang.
Warga berharap instansi terkait, termasuk Inspektorat Kabupaten Takalar dan pihak yang berwenang dalam administrasi perpajakan maupun pertanahan, dapat menelusuri persoalan tersebut secara menyeluruh. Kejelasan mengenai asal-usul data, proses penerbitan SPPT, identitas pihak yang mengajukan, serta kesesuaian objek dan batas lahan dinilai penting agar tidak menimbulkan preseden buruk dan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Pemerintah setempat menegaskan bahwa kehati-hatian dalam pelayanan administrasi pertanahan merupakan langkah untuk melindungi seluruh pihak. Penyelesaian persoalan ini diharapkan dilakukan secara transparan, berdasarkan fakta lapangan, serta mengedepankan kepastian hukum dan hak masyarakat agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang klarifikasi bagi pihak-pihak terkait demi menjaga keberimbangan informasi dan memenuhi prinsip jurnalistik.
















