JAKARTA | KHATULISTIWA.MEDIA – investasi bodong dan penipuan kerap berakhir menjalani hukuman penjara, namun uang hasil kejahatan yang mereka kumpulkan tidak selalu kembali kepada para korban. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang mendorong pentingnya regulasi khusus terkait perampasan aset hasil tindak pidana.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan persoalan tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Ia menyoroti fenomena pelaku kejahatan yang telah menjalani hukuman, sementara korban masih menanggung kerugian finansial tanpa kepastian pengembalian dana.
Menurut Habiburokhman, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi salah satu upaya untuk menjawab persoalan tersebut. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan mekanisme hukum yang lebih efektif dalam menelusuri, merampas, dan mengelola aset yang berasal dari hasil tindak pidana.
Melalui RUU Perampasan Aset, harta kekayaan yang terbukti berasal dari kejahatan diharapkan dapat dirampas berdasarkan putusan pengadilan, sehingga tidak hanya pelaku yang dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dapat dihilangkan.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap korban, khususnya masyarakat yang menjadi korban investasi bodong, penipuan, dan berbagai kejahatan ekonomi lainnya. Dengan mekanisme pengembalian aset yang lebih jelas, penegakan hukum diharapkan tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memberikan keadilan nyata bagi korban yang kehilangan uang dan harta benda.
















