Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
DaerahHukumNasionalNews

Penyidikan Kasus HGB Summarecon Meluas, KPK Periksa Kakanwil ATR/BPN Sulsel dan Jambi

15
×

Penyidikan Kasus HGB Summarecon Meluas, KPK Periksa Kakanwil ATR/BPN Sulsel dan Jambi

Sebarkan artikel ini

JAKARTA | KHATULISTIWA.MEDIA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Jambi sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pemeriksaan tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Kedua pejabat yang diperiksa masing-masing berinisial H selaku Kakanwil ATR/BPN Jambi dan W selaku Kakanwil ATR/BPN Sulsel.

Banner

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemeriksaan tersebut saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta.

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama H selaku Kakanwil ATR/BPN Jambi dan W selaku Kakanwil ATR/BPN Sulsel,” kata Budi.

Selain kedua pejabat tersebut, penyidik KPK juga memeriksa seorang notaris berinisial JSU serta LA yang menjabat Direktur Utama PT Alia Digital Printex. Keduanya turut dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara yang sama.

Pada hari yang sama, KPK juga memanggil enam saksi lainnya untuk menjalani pemeriksaan di Polresta Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Mereka terdiri atas mantan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bandung Barat berinisial GJ, Kakantah Kabupaten Bandung Barat DS, serta Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantah Kabupaten Bandung Barat ZM.

Tiga saksi lainnya yakni C selaku mantan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Kabupaten Bandung Barat, EL selaku Manager Accounting PT Bela Parahiyangan Investindo, serta NR yang merupakan pegawai perusahaan tersebut.

Pemanggilan saksi ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan KPK untuk mendalami dugaan praktik korupsi dalam proses pengurusan hak atas tanah.

Sebelumnya, pada Senin (16/11/2026), KPK juga memanggil sejumlah saksi dari PT Bela Parahiyangan Investindo dan jajaran pertanahan.

Mereka di antaranya AAN selaku Manajer Legal, JID selaku Manajer Pemasaran, YWK selaku Manajer TI dan PR, serta SR selaku Manajer Keuangan PT Bela Parahiyangan Investindo.

Selain itu, penyidik turut memeriksa A selaku Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Atas Tanah Kantah Kabupaten Bogor I, serta LSP dan YS yang merupakan pegawai PT Bela Parahiyangan Investindo.

Berawal dari OTT KPK

Kasus dugaan korupsi ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026.

Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Rangkaian pemeriksaan terhadap pejabat pertanahan, notaris, hingga jajaran perusahaan menunjukkan penyidik masih terus mendalami perkara tersebut.

Keterangan para saksi diharapkan dapat membantu mengungkap konstruksi perkara, termasuk dugaan penyimpangan dalam proses pengurusan hak atas tanah yang menjadi objek penyidikan.

Hingga kini, pemeriksaan terhadap para saksi masih menjadi bagian dari proses penyidikan KPK untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.(***)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *