JAKARTA | KHATULISTIWA.MEDIA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bagus Wahyudiono, tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022.
Bagus merupakan pihak swasta yang diketahui pernah menjadi staf Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024, Anwar Saddad (AS). Ia diduga berperan sebagai orang kepercayaan Anwar dalam mengoordinasikan pengumpulan uang komitmen fee dari para koordinator lapangan (Korlap).
Penahanan dilakukan pada Senin (16/11/2026) untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026. Bagus dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Direktur Penyidikan KPK, Taufik Husein, mengatakan Bagus merupakan tersangka penerima dari klaster kedua dalam perkara dugaan korupsi dana hibah Pokmas Jawa Timur.
“Bahwa kemudian, pada hari ini, Senin, 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap satu tersangka pihak penerima dari klaster kedua, BGS selaku staf AS (Anwar Sadad) dari Anggota DPRD Jawa Timur atau pihak swasta,” kata Taufik dalam konferensi pers.
Kasus ini bermula ketika staf Sekretariat DPRD Jawa Timur melakukan rekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing anggota DPRD sekaligus menghimpun usulan penerima hibah.
Dalam pembagian tersebut, Anwar Saddad diduga memperoleh jatah dana hibah dengan total mencapai Rp291,5 miliar selama periode 2019–2022.
Rinciannya, Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.
KPK mengungkapkan, dari setiap kuota dana hibah yang menjadi jatahnya, Anwar diduga mensyaratkan pemberian komitmen fee sebesar 15 hingga 20 persen kepada para Korlap atau anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi anggaran antaranggota dewan.
Korlap yang bersedia memberikan komitmen fee kemudian membentuk Pokmas atau menggunakan lembaga tertentu untuk menyusun proposal permohonan dana hibah. Proposal tersebut selanjutnya disampaikan kepada anggota DPRD atau pihak yang mewakilinya.
Bagus Diduga Jadi Penghubung dan Pengelola Fee
Dalam praktiknya, Bagus Wahyudiono diduga memiliki peran penting dalam mengatur alur pengusulan hingga pengumpulan uang komitmen fee.
Ia diduga bertugas mengoordinasikan usulan pekerjaan yang bersumber dari dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, serta memeriksa kelengkapan dokumen usulan.
Tak hanya itu, Bagus juga diduga mengoordinasikan penyerahan komitmen fee dari para Korlap, mengelola uang tersebut, hingga membuat rekapitulasi penerimaan fee dan pengeluaran Anwar Saddad.
Taufik mengungkapkan, Korlap yang memperoleh alokasi dana hibah dari Anwar diwajibkan menyerahkan komitmen fee sebesar 20 hingga 25 persen melalui tiga mekanisme.
Pertama, menyerahkan uang secara langsung kepada Anwar Saddad. Kedua, menyerahkan uang secara tunai atau melalui transfer kepada Bagus Wahyudiono selaku orang kepercayaan Anwar. Ketiga, membayarkan kebutuhan pribadi Anwar Saddad.
Sepanjang 2019–2022, Anwar Saddad diduga menerima uang dengan total mencapai Rp41,7 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp40,5 miliar diduga diterima Anwar, sedangkan Bagus memperoleh bagian sekitar Rp1,26 miliar.
Dana Hibah Diduga Dipotong Berlapis
KPK juga menemukan dugaan pemotongan lanjutan terhadap dana hibah yang telah dicairkan kepada masing-masing kelompok masyarakat.
Para Korlap diduga kembali melakukan pemotongan sekitar 20 hingga 30 persen dari total dana hibah yang diterima.
Akibat praktik pemotongan berlapis tersebut, anggaran yang benar-benar digunakan untuk kepentingan dan program masyarakat diduga hanya tersisa sekitar 55 hingga 70 persen dari nilai anggaran awal.
“Sehingga dana hibah yang betul-betul digunakan untuk program masyarakat hanya sekitar 55 persen sampai dengan 70 persen dari anggaran awal,” ungkap Taufik.
Atas dugaan perbuatannya, Bagus Wahyudiono bersama Anwar Saddad selaku pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam pengembangan perkara tersebut, KPK sebelumnya telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka pada 5 Juli 2024. Mereka terdiri atas empat orang tersangka penerima dan 17 orang tersangka pemberi.
Penahanan Bagus menjadi bagian dari pengembangan penyidikan KPK untuk mengungkap lebih jauh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan dana hibah APBD Jawa Timur yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. (***)
















