Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
DaerahHukumNasionalNews

Habiburokhman Desak Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi dalam Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang

0
×

Habiburokhman Desak Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi dalam Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang

Sebarkan artikel ini

KUPANG | KHATULISTIWA.MEDIA – Anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) proaktif mengusut laporan dugaan pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang.

Habiburokhman mengaku telah menghubungi Kapolda NTT untuk meminta agar penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional, cepat, dan tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun, termasuk pejabat daerah.

Banner

“Saya menelpon Kapolda NTT dan saya meminta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan, di mana ada seorang Bupati Kupang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan siapa pun,” ujar Habiburokhman dalam keterangan video, Sabtu (14/11/2026).

Ia juga meminta kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut. Menurutnya, apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, pihak yang bersangkutan harus diproses sesuai ketentuan hukum, termasuk dilakukan penahanan berdasarkan prosedur yang berlaku.

“Ditindaklanjuti dengan cepat dan kalau ada bukti permulaan cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan. Kalau terbukti dugaan pemerkosaan tersebut, maka harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Tak hanya mendorong proses hukum, Habiburokhman juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas melalui mekanisme internal partai apabila dugaan tersebut terbukti.

“Kami pun akan memberi sanksi tegas berupa pemecatan dan mendorong yang bersangkutan juga dipecat sebagai bupati,” kata Habiburokhman.

Desakan tersebut menegaskan pentingnya penegakan hukum tanpa diskriminasi, sekalipun laporan dugaan tindak pidana melibatkan pejabat publik. Proses penyelidikan dan penyidikan diharapkan berjalan transparan serta berdasarkan alat bukti yang sah.

Hingga demikian, dugaan tersebut tetap harus ditempatkan sebagai perkara yang sedang diproses secara hukum. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *