JAKARTA | KHATULISTIWA.MEDIA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan adanya potensi kebocoran anggaran negara yang nilainya mencapai Rp480 triliun. Angka fantastis tersebut disebut berasal dari pemborosan belanja barang dan jasa pemerintah akibat pengelolaan anggaran yang dinilai belum efisien.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu malam (11/11/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut sekitar 30 persen kekayaan negara berpotensi mengalami kebocoran. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan besarnya anggaran yang tidak dimanfaatkan secara optimal.
“Kalau bicara tentang Indonesia, kesimpulannya kurang lebih 30 persen kekayaan kita bocor. Artinya, 30 persen APBN kita bocor,” ujar Prabowo.
Presiden menjelaskan, berdasarkan laporan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sekitar sepertiga APBN dialokasikan untuk belanja barang dan jasa. Dari total anggaran tersebut, diperkirakan 40 persen mengalami pemborosan.
Prabowo kemudian memaparkan perhitungan potensi anggaran yang terbuang. Jika sepertiga APBN mencapai sekitar Rp1.200 triliun, maka 40 persen dari jumlah tersebut setara dengan Rp480 triliun atau hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat.
“Jadi kalau sepertiga APBN itu kurang lebih Rp1.200 triliun, kalau 40 persen dari Rp1.200 triliun itu adalah Rp480 triliun. Itu hampir 30 miliar dolar AS,” jelasnya.
Menurut Prabowo, salah satu persoalan yang menyebabkan pemborosan adalah pola pengadaan barang dan jasa yang masih dilakukan secara terpisah oleh masing-masing pemerintah daerah maupun instansi.
Ia mencontohkan, kebutuhan barang seperti bus, mobil pemadam kebakaran, komputer hingga obat-obatan rumah sakit sebenarnya dapat dikoordinasikan melalui pengadaan terpusat.
Namun, selama ini masing-masing provinsi dan kabupaten melakukan pembelian sendiri-sendiri. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan perbedaan harga dan mengurangi efisiensi penggunaan anggaran negara.
“Kalau kita efisien, kalau semua partai kompak, kalau nanti kita belanja, satu badan belanja sendiri, tidak 38 provinsi dan tidak 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri, satu badan mungkin kita bisa menghemat 40 persen,” kata Prabowo.
Ia menilai konsolidasi pengadaan melalui satu badan dapat menjadi salah satu langkah untuk menekan pemborosan sekaligus meningkatkan efisiensi belanja pemerintah.
Prabowo juga menegaskan bahwa penghematan hingga Rp480 triliun tersebut tidak mungkin langsung terwujud dalam waktu singkat. Namun, menurutnya, pembenahan sistem pengadaan harus mulai dilakukan agar potensi kerugian anggaran tidak terus berulang.
“Yang dilaporkan LKPP kita bisa menghemat 30 miliar dolar AS. Mungkin tidak segera, tapi kalau kita tidak berusaha, 30 miliar dolar AS hilang dan Rp480 triliun hanya dari belanja kita sendiri, belum lagi yang lain-lain dan belum lagi kebocoran-kebocoran yang lain,” ungkapnya.
Pernyataan Presiden tersebut kembali menyoroti pentingnya transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Besarnya angka yang disampaikan juga menjadi perhatian terhadap efektivitas sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama dalam memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.(***)
