YOGYAKARTA | KHATULISTIWA.MEDIA — Gelombang solidaritas dari kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) menggema di Yogyakarta. Sejumlah guru besar, dosen, mahasiswa hingga tenaga kependidikan menggelar aksi solidaritas pada Rabu (11/11/2026), sebagai bentuk protes terhadap tindakan aparat saat mengamankan demonstrasi peringatan Hari Pahlawan sehari sebelumnya.
Dalam aksi tersebut, civitas akademika UGM mengecam tindakan represif aparat yang dinilai terjadi saat pengamanan demonstrasi pada Selasa (10/11/2026). Mereka menyuarakan keprihatinan atas penanganan aksi unjuk rasa yang berujung bentrokan di sejumlah titik di Yogyakarta.
Massa aksi juga mendesak aparat kepolisian segera membebaskan mahasiswa yang ditangkap atau diamankan setelah demonstrasi tersebut.
Selain itu, mereka meminta negara menghormati kebebasan berpendapat sebagai hak warga negara. Kampus juga didesak tetap menjadi ruang akademik yang bebas dari intimidasi, tekanan, maupun segala bentuk kekerasan.
Aksi solidaritas tersebut melibatkan berbagai unsur akademisi, mulai dari guru besar, tenaga pengajar, mahasiswa hingga tenaga kependidikan. Kehadiran mereka menjadi bentuk kepedulian terhadap mahasiswa yang terseret dalam penanganan demonstrasi.
Sebelumnya, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengamankan sebanyak 154 orang setelah demonstrasi yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026) berujung bentrokan di sejumlah lokasi di Yogyakarta.
Dari jumlah tersebut, pihak UGM menyebut terdapat delapan mahasiswanya yang turut ditangkap atau diamankan aparat kepolisian.
Kedelapan mahasiswa tersebut terdiri dari enam mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), satu mahasiswa Fakultas Filsafat, serta satu mahasiswa Fakultas Kehutanan.
Desakan pembebasan mahasiswa dan tuntutan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat kini menjadi salah satu poin utama yang disuarakan civitas akademika UGM.
Mereka mengingatkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang harus dihormati, sementara tindakan pengamanan demonstrasi tetap harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan hak asasi manusia.(***)
