KONAWE | KHATULISTIWA.MEDIA — Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe resmi menahan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana insentif pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, tahun anggaran 2023.
Kedua tersangka masing-masing berinisial LWNM, mantan Kepala Dinas Nakertrans Konawe, dan SY, mantan bendahara pada instansi tersebut.
Pantauan awak media di Kantor Kejari Konawe, Senin (9/11/2026), kedua tersangka terlihat keluar dari ruang Pidana Khusus (Pidsus) dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda.
Selanjutnya, keduanya dibawa menggunakan kendaraan tahanan milik kejaksaan untuk menjalani proses penahanan.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Konawe, Hartanto, membenarkan penahanan tersebut. Ia menjelaskan, pihaknya telah menerima pelimpahan berkas perkara kedua tersangka dari penyidik Polres Konawe.
Setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum (JPU), berkas perkara keduanya dinyatakan lengkap atau P21.
“Benar, kami telah menerima berkas perkara kedua tersangka. Dari hasil pemeriksaan berkas, keduanya telah lengkap atau P21,” ungkap Hartanto.
Hartanto menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana insentif Nakertrans Konawe tahun anggaran 2023 tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp445 juta.
Selain menerima berkas perkara dan kedua tersangka, pihak kejaksaan juga menerima barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp100 juta.
“Dalam perkara ini, tim jaksa penuntut umum juga menerima barang bukti uang Rp100 juta,” jelasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua tersangka rencananya akan dititipkan di Lapas Perempuan Kelas III Kendari selama menjalani masa penahanan.
Selanjutnya, jaksa penuntut umum akan mempersiapkan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari untuk menjalani proses persidangan.
Dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap, kasus dugaan korupsi dana insentif tersebut kini memasuki tahapan penuntutan. Proses persidangan nantinya akan menguji lebih lanjut dugaan tindak pidana serta pertanggungjawaban hukum masing-masing tersangka.
Redaksi KHATULISTIWA.MEDIA tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kedua tersangka belum dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (***)
