MAKASSAR | KHATULISTIWA.MEDIA – Praktisi hukum sekaligus pengacara muda asal Makassar, Andi Alam, mendesak Kapolri segera membentuk tim khusus atau tim gabungan untuk mengusut tuntas isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dikaitkan dengan mantan Kapolri berinisial LSP.
Andi Alam menilai, isu dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan sekadar persoalan hukum biasa. Menurutnya, persoalan tersebut menyangkut kedaulatan negara, keamanan nasional, serta perlindungan terhadap simbol tertinggi kepemimpinan Indonesia.
Ia menegaskan, dugaan tindakan penyadapan harus ditelusuri secara menyeluruh dan profesional dengan mengacu pada ketentuan hukum pidana yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Namun, Andi Alam mengingatkan agar aparat penegak hukum juga mencermati kemungkinan adanya unsur tindak pidana terhadap keamanan negara apabila ditemukan bukti yang mengarah pada dugaan makar.
“Jika dalam proses pengusutan ditemukan adanya indikasi atau percobaan tindakan makar (aanslag) terhadap Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana dan perundang-undangan yang berlaku, maka eskalasi penanganannya tidak lagi mutlak menjadi domain internal institusi Polri semata,” tegas Andi Alam, Senin (9/11/2026).
Desak Kapolri Libatkan TNI dalam Tim Gabungan
Lebih lanjut, Andi Alam menilai keterlibatan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) perlu dipertimbangkan dalam penanganan persoalan tersebut, khususnya apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya ancaman terhadap keamanan negara dan keselamatan Presiden.
Menurutnya, TNI memiliki mandat konstitusional dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Atas dasar itu, ia secara terbuka mendesak Kapolri agar segera membentuk tim khusus atau tim gabungan dengan melibatkan unsur TNI sesuai kewenangan masing-masing.
“Ini bukan lagi sekadar perkara tindak pidana umum, melainkan sudah menyangkut dugaan ancaman makar terhadap Presiden Republik Indonesia. Demi menjaga netralitas, objektivitas, serta ketahanan nasional, keterlibatan unsur TNI dalam tim penanganan isu ini menjadi mutlak dan sangat mendesak,” tambahnya.
Andi Alam berharap Kapolri dapat merespons persoalan tersebut secara cepat, profesional, dan transparan. Ia juga meminta agar seluruh dugaan yang berkembang diuji melalui proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan alat bukti, bukan sekadar asumsi maupun spekulasi.
Menurutnya, penanganan yang terbuka dan akuntabel penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum sekaligus memastikan stabilitas politik dan keamanan nasional tetap terjaga.
Ia menegaskan, setiap dugaan pelanggaran hukum harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai dugaan penyadapan tersebut masih memerlukan pembuktian dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
